Kasus Meikarta, Eks Presdir Lippo Cikarang Ditahan KPK

Reporter

Editor

Juli Hantoro

Juru Bicara KPK Febri Diansyah memberikan keterangan pers di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 25 Juni 2019. KPK kembali menetapkan bekas Bupati Bogor Rahmat Yasin sebagai tersangka korupsi biaya operasional serta biaya kampanye pemilihan kepala daerah dan legislatif tahun 2013-2014 selain itu ia diduga menerima gratifikasi berupa tanah seluas 20 hektare di Jonggol dan mobil Toyota Velfire senilai Rp 825 juta. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi menahan eks Presiden Direktur Lippo Cikarang Bartholomeus Toto pada Rabu, 20 November 2019. Dia ditahan terkait kasus suap proyek Meikarta.

"Tersangka BTO, Swasta ditahan selama 20 hari pertama di Rutan cabang KPK di belakang gedung Merah Putih KPK," kata Juru bicara KPK, Febri Diansyah, Rabu, 20 November 2019.

KPK menyangka Toto memberikan suap sebanyak Rp 10,5 miliar kepada Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin. Suap diberikan untuk mempermudah izin pembangunan mega proyek Lippo Group tersebut.

Neneng telah divonis 6 tahun penjara karena terbukti menerima suap sebesar Rp 10,6 miliar dan Sin$ 90 ribu terkait proyek perizinan Meikarta.

Saat ditahan, Toto menyangkal telah memberikan uang kepada Neneng. Ia merasa difitnah dan dikorbankan oleh Kepala Divisi Land Acquisition and Permit Lippo Cikarang, Edi Dwi Soesianto.

Dia mengatakan sudah melaporkan dugaan fitnah itu ke kepolisian. "Saya sudah difitnah dan di korbankan," kata dia.






Saksi Sebut Mardani H Maming Tandatangani SK Pengalihan IUP ke PT PCN Terlebih Dahulu

6 jam lalu

Saksi Sebut Mardani H Maming Tandatangani SK Pengalihan IUP ke PT PCN Terlebih Dahulu

Mardani H Maming disebut menandatangani terlebih dahulu SK pengalihan IUP PT BKPL ke PT PCN sebelum diperiksa anak buahnya.


Hakim Agung Gazalba Saleh Ajukan Praperadilan Setelah Ditetapkan Sebagai Tersangka Oleh KPK

8 jam lalu

Hakim Agung Gazalba Saleh Ajukan Praperadilan Setelah Ditetapkan Sebagai Tersangka Oleh KPK

Hakim Agung Gazalba Saleh mengajukan pra peradilan penetapan dirinya sebagai tersangka oleh KPK.


KPK Telisik Pembelian Berbagai Aset oleh Lukas Enembe

1 hari lalu

KPK Telisik Pembelian Berbagai Aset oleh Lukas Enembe

KPK memeriksa Mustakim sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi Gubernur Papua Lukas Enembe pada Rabu, 23 November 2022.


Penyidik KPK Blokir Rekening Bambang Kayun

1 hari lalu

Penyidik KPK Blokir Rekening Bambang Kayun

Ali mengatakan pemblokiran rekening milik Bambang Kayun dilakukan dalam rangka kebutuhan proses penyidikan kasus tersebut.


KPK Optimistis Praperadilan AKBP Bambang Kayun Bakal Ditolak Hakim

2 hari lalu

KPK Optimistis Praperadilan AKBP Bambang Kayun Bakal Ditolak Hakim

Bambang Kayun ditetapkan sebagai tersangka kasus suap. Bambang mengajukan praperadilan.


KPK Cegah AKBP Bambang Kayun Berpergian ke Luar Negeri

2 hari lalu

KPK Cegah AKBP Bambang Kayun Berpergian ke Luar Negeri

Ali menjelaskan pencegahan ini dilakukan agar Bambang Kayun tidak pergi saat dimintai keterangan.


Polri Sebut Kasus AKBP Bambang Kayun Dilimpahkan ke KPK Demi Transparansi

3 hari lalu

Polri Sebut Kasus AKBP Bambang Kayun Dilimpahkan ke KPK Demi Transparansi

Kasus suap yang menjerat AKBP Bambang Kayun dilimpahkan Bareskrim Polri ke KPK demi transparansi. Bareskrim dan KPK telah berkoordinasi.


Besok, KPK Panggil Pengacara Lukas Enembe Sebagai Saksi

3 hari lalu

Besok, KPK Panggil Pengacara Lukas Enembe Sebagai Saksi

KPK mengonfirmasi bahwa penyidik sudah melayangkan surat panggilan kedua untuk pengacara Lukas Enembe sebagi saksi.


KPK Minta Bantuan TNI AU Hadirkan Eks Kasau Agus Supriatna di Persidangan

3 hari lalu

KPK Minta Bantuan TNI AU Hadirkan Eks Kasau Agus Supriatna di Persidangan

JPU KPK akan kembali memanggil saksi Agus Supriatna melalui surat yang dikirim ke alamat di Trikora Raya Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur.


KPK Masih Dalami Perkara Dana Perimbangan Pegunungan Arfak

3 hari lalu

KPK Masih Dalami Perkara Dana Perimbangan Pegunungan Arfak

Ali Fikri menjelaskan bahwa penyidik KPK belum memastikan apakah ada keterlibatan pihak lain di kasus suap dana perimbangan pegunungan Arfak