Kapolda Papua Siagakan 3.000 Personel Hingga 31 Desember 2019

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kepala Kepolisian Daerah Papua Inspektur Jenderal Paulus Waterpauw usai rapat dengar pendapat di Gedung Nusantara II DPR-MPR Senayan, Jakarta Selatan pada Rabu, 20 November 2019. TEMPO/Andita Rahma

    Kepala Kepolisian Daerah Papua Inspektur Jenderal Paulus Waterpauw usai rapat dengar pendapat di Gedung Nusantara II DPR-MPR Senayan, Jakarta Selatan pada Rabu, 20 November 2019. TEMPO/Andita Rahma

    TEMPO.CO, Jakarta - Sebanyak 3.000 personel kepolisian masih berjaga di Papua hingga 31 Desember 2019. Sebelumnya, Polri menerjunkan 5.000 personel tambahan ketika kericuhan di Wamena pada akhir September 2019 terjadi.

    "Masih, 3.000 personel masih di sana. Kami perpanjang hingga 31 Desember 2019. Sedangkan sisanya, sudah ditarik," ujar Kepala Kepolisian Daerah Papua Inspektur Jenderal Paulus Waterpauw usai rapat dengar pendapat di Gedung Nusantara II DPR-MPR Senayan, Jakarta Selatan pada Rabu, 20 November 2019.

    Ribuan personel itu, kata Paulus, diperpanjang guna mengamankan Hari Ulang Tahun Organisasi Papua Merdeka (HUT OPM) pada 1 Desember 2019, Hari Raya Natal dan Tahun Baru.

    Lebih lanjut, Paulus memaparkan pihaknya telah memetakan sejumlah daerah rawan di Papua. Ia menyebut wilayah yang masih rawan itu antara lain, Jayapura, Sentani, Timika, Jayawijaya, Puncak Ilaga, Puncak Jaya, Tolikara, Intan Jaya, Paniai, dan Nabire.

    "Karena di sana ada kelompok bersenjata dan kelompok komite nasional Papua Barat (KNPB)," kata Paulus.

    Kendati demikian, meski ada pengamanan khusus, Paulus menegaskan tetap akan mendahulukan langkah persuasif atau humanis. Ia mengklaim berdialog dan mengadakan kegiatan telah efektif mengurangi aksi kekerasan di Papua.

    "Otomatis. Karena mereka punya prinsip, kami mau cari kesamaannya di mana," kata Paulus.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Perjalanan Pemakzulan Donald Trump Dari Ukraina Ke Kongres AS

    Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat mencetuskan penyelidikan untuk memakzulkan Presiden Donald Trump. Penyelidikan itu bermula dari Ukraina.