Tiga Pimpinan Ikut Gugat UU KPK Hasil Revisi

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua KPK, Agus Rahardjo (kanan) melambaikan tangan, seusai memberikan keterangan terkait penyerahan mandat pimpinan bersama wakil ketua KPK, Saut Situmorang (kiri) di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat malam, 13 September 2019. Ketiga Pimpinan KPK resmi menyatakan menyerahkan mandat (tanggung jawab) pengelolaan KPK kepada Presiden Joko Widodo alias Jokowi. TEMPO/Imam Sukamto

    Ketua KPK, Agus Rahardjo (kanan) melambaikan tangan, seusai memberikan keterangan terkait penyerahan mandat pimpinan bersama wakil ketua KPK, Saut Situmorang (kiri) di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat malam, 13 September 2019. Ketiga Pimpinan KPK resmi menyatakan menyerahkan mandat (tanggung jawab) pengelolaan KPK kepada Presiden Joko Widodo alias Jokowi. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Tiga pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK ikut menjadi pemohon dalam gugatan terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 atau UU KPK hasil revisi ke Mahkamah Konstitusi. Ketiganya ialah, Agus Rahardjo, Saut Situmorang dan Laode M. Syarif.

    "Saya sendiri ikut sebagai pihak yang (menggugat)," kata Agus di kantornya, Jakarta, Rabu, 20 November 2019.

    Saut Situmorang membenarkan ia ikut menjadi penggugat. Saut mengatakan sebagai pimpinan KPK, ia punya kepentingan untuk menjadi penggugat. "Kami bertiga punya legal standing," kata dia.

    Sebelumnya, sejumlah tokoh masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat yang tergabung dalam Tim Advokasi UU KPK berencana mendaftarkan gugatan terhadap UU KPK ke MK. Gugatan akan didaftarkan pada Rabu, 20 November 2019. Tiga pimpinan direncanakan ikut mendaftarkan gugatan ini di MK.

    Para tokoh dan LSM mengambil langkah gugatan setelah Presiden Jokowi bergeming atas desakan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Penggganti UU KPK. Indonesia Corruption Watch, lembaga yang ikut menggawangi gugatan ini menyatakan alasan mengajukan gugatan. Peneliti ICW Kurnia Ramadhana mengatakan UU yang sah berlaku pada 17 Oktober 2019 itu bakal melemahkan pemberantasan korupsi.

    Selain itu, kata Kurnia, UU ini juga bermasalah dari segi proses pembentukan di DPR. "Pada konteks formil juga sangat mungkin untuk diperdebatkan," kata dia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Drone Pemantau Kerumunan dari Udara selama Wabah Covid-19

    Tim mahasiswa Universitas Indonesia merancang wahana nirawak untuk mengawasi dan mencegah kerumunan orang selama pandemi Covid-19.