Dirjen Otda: Pilkada Kini Sudah Asimetris, Contoh Yogya

Reporter:
Editor:

Purwanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • KPU sedang merumuskan penerapan

    KPU sedang merumuskan penerapan "E-Rekapitulasi" agar dapat digunakan sebagai data penetapan hasil penghitungan suara.

    TEMPO.CO, Jakarta -Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Akmal Malik, menegaskan Kementerian Dalam Negeri tidak pernah menggagas atau mendorong kepala daerah kembali dipilih DPRD. Pemilihan kepala daerah oleh DPRD tingkat II atau I dilakukan pada masa Orde Baru berkuasa. 

    "Kami tidak pernah mendorong oleh DPRD yang kami katakan buatlah Pilkada langsung yang asimetris," kata Malik di Jakarta, Rabu.

    Kemudian, pilkada asimetris pun juga bukan digagas Kementerian Dalam Negeri, sebenarnya Indonesia sudah menggunakan model pilkada ini dari sebelumnya.

    "Sudah berjalan, bukan kami yang mengusulkan, sekarang sudah asimetris kok, coba lihat Jogja, bedakan," kata dia.

    Hanya saja, menurut dia, pilkada yang sudah berjalan asimetris itulah yang perlu diperluas guna mengakomodasi kebutuhan daerah yang berbeda-beda.

    "Jangan membuat aturan itu mudahnya saja, tapi seharusnya bisa mendorong demokrasi hidup sesuai dengan kondisi kedaerahan masing-masing, coba lihat sekarang regulasi Peraturan KPU, Bawaslu-nya sama semua, simetris. Yang kami katakan asimetrisnya di situ," ucapnya.

    Pilkada langsung dengan metode asimetris itu kata dia tidak menyamakan kebutuhan masing-masing daerah dalam memilih kepala daerah, pilkadanya berbeda antara daerah kepulauan dengan daratan, daerah dengan kota.

    "Bagaimana konsepnya, tunggu saja sedang kami siapkan tidak untuk 2020, sepertinya 2024, karena tahapan sudah mulai," ujarnya.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Perjalanan Pemakzulan Donald Trump Dari Ukraina Ke Kongres AS

    Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat mencetuskan penyelidikan untuk memakzulkan Presiden Donald Trump. Penyelidikan itu bermula dari Ukraina.