Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Dirjen Otda: Pilkada Kini Sudah Asimetris, Contoh Yogya

Reporter

Editor

Purwanto

image-gnews
KPU sedang merumuskan penerapan
KPU sedang merumuskan penerapan "E-Rekapitulasi" agar dapat digunakan sebagai data penetapan hasil penghitungan suara.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta -Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Akmal Malik, menegaskan Kementerian Dalam Negeri tidak pernah menggagas atau mendorong kepala daerah kembali dipilih DPRD. Pemilihan kepala daerah oleh DPRD tingkat II atau I dilakukan pada masa Orde Baru berkuasa. 

"Kami tidak pernah mendorong oleh DPRD yang kami katakan buatlah Pilkada langsung yang asimetris," kata Malik di Jakarta, Rabu.

Kemudian, pilkada asimetris pun juga bukan digagas Kementerian Dalam Negeri, sebenarnya Indonesia sudah menggunakan model pilkada ini dari sebelumnya.

"Sudah berjalan, bukan kami yang mengusulkan, sekarang sudah asimetris kok, coba lihat Jogja, bedakan," kata dia.

Hanya saja, menurut dia, pilkada yang sudah berjalan asimetris itulah yang perlu diperluas guna mengakomodasi kebutuhan daerah yang berbeda-beda.

"Jangan membuat aturan itu mudahnya saja, tapi seharusnya bisa mendorong demokrasi hidup sesuai dengan kondisi kedaerahan masing-masing, coba lihat sekarang regulasi Peraturan KPU, Bawaslu-nya sama semua, simetris. Yang kami katakan asimetrisnya di situ," ucapnya.

Pilkada langsung dengan metode asimetris itu kata dia tidak menyamakan kebutuhan masing-masing daerah dalam memilih kepala daerah, pilkadanya berbeda antara daerah kepulauan dengan daratan, daerah dengan kota.

"Bagaimana konsepnya, tunggu saja sedang kami siapkan tidak untuk 2020, sepertinya 2024, karena tahapan sudah mulai," ujarnya.

ANTARA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Muhaimin Sebut PKB Segera Usulkan Kajian Peniadaan Jabatan Gubernur ke Baleg DPR

3 Februari 2023

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar menghadiri Ijtima Ulama Jakarta di Jakarta, Kamis 2 Februari 2023. PKB menggelar Ijtima Ulama Jakarta dengan mengusung tema
Muhaimin Sebut PKB Segera Usulkan Kajian Peniadaan Jabatan Gubernur ke Baleg DPR

PKB nilai pilkada langsung untuk gubernur sangat tidak efektif. Alasannya kewenangannya dan programnya tidak sebanding dengan lelahnya di pilkada


Apa Itu Pilkada Asimetris yang Kembali Diwacanakan Mendagri Tito?

21 Juni 2020

Petugas menyiapkan kotak berisi kertas suara, bilik suara, dan logistik lain untuk didistribusikan menjelang pilkada serentak di Kelurahan Beji, Depok, Jawa Barat, 26 Juni 2018. TEMPO/M Taufan Rengganis
Apa Itu Pilkada Asimetris yang Kembali Diwacanakan Mendagri Tito?

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian kembali melemparkan wacana soal Pilkada Asimetris.


Ganjar Pranowo Tolak Ide Mendagri Tito Soal Pilkada Asimetris

20 Juni 2020

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo
Ganjar Pranowo Tolak Ide Mendagri Tito Soal Pilkada Asimetris

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo tak sepakat dengan ide Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian terkait Pilkada asimetris.


Mendagri Tito Minta Publik Tak Alergi dengan Pilkada Asimestris

20 Juni 2020

Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) yang juga Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian (kiri).
Mendagri Tito Minta Publik Tak Alergi dengan Pilkada Asimestris

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian kembali melontarkan Pilkada asimetris. Yaitu ada daerah yang menggelar pemilihan langsung ada yang tidak.


Mendagri Tito Minta Partai Politik Kaji Perubahan Sistem Pilkada

8 Januari 2020

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengundang sekretaris jenderal dan pimpinan sembilan partai politik yang ada di DPR ke kantornya, Jakarta pada hari ini, Rabu, 8 Januari 2020. Istimewa.
Mendagri Tito Minta Partai Politik Kaji Perubahan Sistem Pilkada

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta partai politik mengkaji sistem Pilkada. Ada opsi Pilkada tak langsung.


Anak Buah Tito Karnavian Gelar Riset Plus Minus Pilkada Langsung

5 Desember 2019

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat, Senayan, Jakarta, Selasa, 26 November 2019. TEMPO/Putri.
Anak Buah Tito Karnavian Gelar Riset Plus Minus Pilkada Langsung

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta anak buahnya menggelar riset plus minus Pilkada Langsung maupun tak langsung.


Biaya Pilkada Mahal, Formappi: Elite Seolah Salahkan Rakyat

24 November 2019

Lucius Karus. Facebook.com
Biaya Pilkada Mahal, Formappi: Elite Seolah Salahkan Rakyat

Peneliti Formappi Lucius Karus menilai para elite politik seakan-akan menyalahkan masyarakat atas tingginya biaya Pilkada langsung.


Usai Temui Mahfud, Denny Indrayana Bicara Penegakan Hukum Pilkada

21 November 2019

Denny Indrayana kuasa hukum Pemprov DKI dalam kasus sengketa Izin Reklamasi Pulau I dan H di PTUN, Rawamangun, Jakarta Timur, Rabu, 31 Juli 2019. TEMPO/M Julnis Firmansyah
Usai Temui Mahfud, Denny Indrayana Bicara Penegakan Hukum Pilkada

Yang penting dalam pilkada, kata dia, prinsip-prinsip penegakan hukumnya yakni harus jujur dan adil, tanpa politik uang, dan tak ada praktik koruptif.


Denny Indrayana: Potensi Politik Uang Pilkada Harus Diantisipasi

21 November 2019

Denny Indrayana kuasa hukum Pemprov DKI dalam kasus sengketa Izin Reklamasi Pulau I dan H di PTUN, Rawamangun, Jakarta Timur, Rabu, 31 Juli 2019. TEMPO/M Julnis Firmansyah
Denny Indrayana: Potensi Politik Uang Pilkada Harus Diantisipasi

Menurut Denny Indrayana, Pilkada yang merusak demokrasi adalah yang marak dengan praktik politik uang.


Dirjen Otda: Janji Gombal Kepala Daerah Jadi Sampah Perda

20 November 2019

Tumpukan Alat Peraga Kampanye (APK) terlihat di Kantor Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, Ahad, 14 April 2019. Untuk sementara APK akan ditumpuk di kantor Kelurahan dan Kecamatan tiap daerah. TEMPO/Muhammad Hidayat
Dirjen Otda: Janji Gombal Kepala Daerah Jadi Sampah Perda

Janji-janji gombal kampanye dianggap sebagai cara berdemokrasi yang buruk.