TEMPO.CO, Jakarta - Partai Berkarya dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bersepakat menolak kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan.
Ketua DPP Partai Berkarya Vasco Ruseimy mengatakan, penolakan itu akan disuarakan melalui legislatif. "Dari sisi PKS, kan PKS punya wakil di DPR. Itu akan disuarakan. Berkarya juga di jajaran daerah tingkat 1 dan 2 punya beberapa anggota. Kita suarakan melalui legislatif," kata Vasco kepada Tempo, Rabu, 20 November 2019.
Selain melalui legislatif, Vasco menjelaskan Berkarya dan PKS akan membentuk opini dan mengeluarkan pernyataan penolakan kenaikan iuran BPJS melalui anggota-anggotanya. "Serta mengkritik semua program pemerintah yang enggak pro rakyat," ujarnya.
Vasco menegaskan, hal ini bertujuan untuk menjaga kedaulatan ekonomi negara. Dia menyebut pihaknya tak ingin rakyat dikorbankan dengan menaikkan harga BPJS, listrik, maupun BBM.
Dia menegaskan, menaikkan harga bukanlah teori yang berpihak pada rakyat. Hal itu hanya menjadi cara mudah yang tidak dipikirkan pemerintah. Dia mengkritik keras kinerja pejabat negara yang dibayar rakyat dalam mencari solusi yang benar.
"Bukan cuma menaikkan harga. Naikin harga semua juga bisa kalau cuma buat nyari duit doang. Kalau negara ini butuh uang, bukan rakyat yang dikeruk duitnya. Cari solusi lain. Pemerintah yang punya tugas itu," katanya.
Sebelumnya, PKS dan Partai Berkarya besutan Tommy Soeharto menggelar pertemuan pada Selasa, 19 November 2019. Pertemuan yang berlangsung selama sekitar satu jam di kantor DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan itu menghasilkan lima poin nota kesepahaman.
Salah tau nota kesepahaman itu antara lain terkait upaya membangun kedaulatan dan kemandirian ekonomi nasional. Praktiknya, mereka menolak kenaikan iuran Bantuan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS), tarif dasar listrik, harga bahan bakar minyak (BBM), dan lainnya.
