KPU Tetap Masukkan Larangan Eks Napi Korupsi Ikut Pilkada di PKPU

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman (tengah) saat mengikuti sidang perdana Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Legislatif 2019 Provinsi Jawa Timur di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa, 9 Juli 2019. Sidang tersebut digelar selama empat hari mulai 9 Juli 2019 hingga 12 Juli 2019 berdasarkan pengelompokan jadwal provinsi yang telah ditentukan. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman (tengah) saat mengikuti sidang perdana Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Legislatif 2019 Provinsi Jawa Timur di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa, 9 Juli 2019. Sidang tersebut digelar selama empat hari mulai 9 Juli 2019 hingga 12 Juli 2019 berdasarkan pengelompokan jadwal provinsi yang telah ditentukan. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) tetap memasukkan aturan larangan eks napi koruptor maju pemilihan kepala daerah atau Pilkada dalam draft Peraturan KPU tentang Pilkada 2020.

    "Sampai hari ini, KPU masih memasukkan aturan itu dalam draft PKPU," kata Ketua KPU Arief Budiman di Kompleks Parlemen, Senayan pada Rabu, 20 November 2019.

    Saat ini, ujar Arief, PKPU tentang Pilkada 2020 ini tengah dalam tahapan harmonisasi dengan Kementerian Hukum dan HAM. Dalam tahapan ini, KPU mendengarkan masukan dari berbagai pihak, termasuk masukan dari partai politik yang meminta agar KPU menyerahkan penilaian terhadap calon eks napi koruptor ini kepada masyarakat.

    "Kami juga memperhatikan JR di MA, semua jadi pertimbangan kami, termasuk RDP terakhir dengan DPR. Setelah harmonisasi, kami putuskan," ujar Arief.

    Sejauh ini, Arief optimistis DPR dapat memasukkan aturan ini dalam poin revisi UU Pemilu, sehingga PKPU yang bakal dibuat ini tidak lagi digugat ke MA.

    "Perdebatan selama ini kan bukan pada substansi, semua setuju korupsi jadi musuh bersama. Yang tidak setuju kan, mestinya diatur di UU. Makanya kami dorong revisi UU Pemilu," ujar Arief.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Perjalanan Pemakzulan Donald Trump Dari Ukraina Ke Kongres AS

    Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat mencetuskan penyelidikan untuk memakzulkan Presiden Donald Trump. Penyelidikan itu bermula dari Ukraina.