TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta Kepala Polri Jenderal Idham Azis menunda agenda ke Istana Negara.
Permintaan itu berawal ketika Ketua Komisi Hukum Herman Herry mengatakan bahwa rapat dengar pendapat akan berakhir pada pukul 12.30 WIB. "Karena Kepala Kepolisian RI Jenderal Idham Azis mau menghadap ke Istana, rapat selesai jam 12.30 WIB. Jadi pertanyaan diwakili fraksi saja ya, tidak perindividu. Bagaimana?" kata dia usai mendengar paparan Polri di Gedung Nusantara II DPR-MPR Senayan, Jakarta Selatan pada Rabu, 20 November 2019.
Mendengar permintaan ini, beberapa anggota Komisi Hukum menyatakan tidak setuju. "Maaf Pak Ketua, ini kan momen bagus, seluruh Kepala Kepolisian Daerah hadir. Ada baiknya rapat terus berlangsung. Kalau memang Pak Kapolri harus ke Istana, kami tunggu dan lanjutkan lagi sore jam 16.00 WIB atau malam hari," ujar Sarifuddin Sudding dari Fraksi PAN.
Obrolan ihwal lanjut tidaknya rapat berjalan selama 15 menit. Mendengar pro-kontra anggota Komisi Hukum, Idham lantas angkat bicara. Ia mengatakan sudah mengutus sejumlah anggotanya untuk mewakilinya dalam beberapa agenda pertemuan.
"Izin bapak, untuk agenda bersama Menteri Pertahanan, saya utus Pak Wakapolri. Untuk agenda di Istana, yang berangkat hanya anggota yang dipanggil untuk persiapan kenaikan pangkat saja. Saya tetap di sini," ujar Idham. "Yasudah. Jam 12.30 WIB tetap istirahat, nanti setelahnya dibicarakan," kata Herman.
