TEMPO.CO, Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menolak pemilihan kepala daerah (pilkada) oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Presiden PKS Sohibul Iman menyebut oligarki politik sudah luar biasa dan akan semakin menjadi-jadi jika pilkada dilakukan melalui DPRD.
"Kalau pilkada itu dilakukan DPRD maka kemungkinan oligarki semakin berkuasa itu sangat luar biasa, karena ruang eksploitasinya itu semakin menyempit, semakin memudahkan mereka untuk kemudian mengelola oligarki ini," kata Sohibul di kantor DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Selasa, 19 November 2019.
Sohibul mencontohkan, apabila DPRD di sebuah kabupaten/kota hanya beranggotakan 50 orang, maka cukup 50 orang itu yang dikendalikan oleh para oligark. Keleluasaan gerak oligark disebutnya lebih besar ketimbang ketika pilkada dilakukan secars langsung. "Karena itu kami masih berpendapat bahwa pemilihan langsung itu masih lebih baik," kata Sohibul.
Dia juga beralasan pilkada tak langsung akan menyulitkan munculnya orang-orang berintegritas dan berkompeten untuk masuk ke sirkulasi kekuasaan. Sebaliknya jika pilkada langsung, Sohibul menilai besar peluang muncul orang-orang yang berkapasitas dan berintegritas.
"Bahwa ada masalah selama ini tentu menjadi PR kita bersama bagaimana kita memitigasi ekses-ekses yang muncul dari pilkada langsung itu," ujarnya.
Polemik pilkada mencuat seiring pernyataan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang ingin mengevaluasi sistem pilkada langsung. Tito beralasan biaya politik yang tinggi dan permasalahan lainnya membuat sistem yang sudah berlangsung 20 tahun itu perlu dikaji ulang. Namun mantan Kapolri ini belum menjawab tegas apakah evaluasi itu berarti akan mengembalikan pilkada oleh DPRD.
