TEMPO.CO, Jakarta - Bekas Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengkritik partai-partai yang menggunakan terminologi sebagai partai oposisi belakangan ini. Termasuk Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menyebut diri partai oposisi dan Partai Berkarya yang menyatakan akan bekerja sama dengan PKS untuk menjadi oposisi pemerintah.
Menurut Fahri, dalam sistem presidensialisme, sebetulnya tidak ada istilah oposisi. Namun, fungsi oposisi diletakkan di lembaga legislatif. Sehingga, partai yang lolos parlemen lah yang dapat menjalankan fungsi oposisi. Untuk itu, Fahri mendorong partai-partai memperkuat independensi DPR.
"Pertanyaannya, apakah PKS komit membuat anggotanya yang di DPR independen? Yang jelas, PKS tidak paham arti oposisi," ujar Fahri Hamzah saat dihubungi Tempo pada Rabu, 20 November 2019.
Daripada sibuk bermanuver, Fahri mengingatkan PKS agar tak lupa untuk segera menyelesaikan urusan mereka di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait gugatan Fahri Hamzah yang dikabulkan majelis hakim. PKS harus membayar ganti rugi sebesar Rp 30 Miliar kepada Fahri Hamzah atas pemecatannya dari keanggotaan PKS yang tak sesuai prosedur.
"Jangan bahas yang lain-lain dulu, selesaikan saja urusan yang di pengadilan. Kalau diselesaikan, kan kita bisa tenang," kata Fahri.
DEWI NURITA | ANTARA
