TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo menyatakan reformasi birokrasi yang berlangsung selama ini belum optimal. Ia menilai pembaruan hanya terjadi di permukaan saja.
Menurut Tjahjo, Presiden Joko Widodo atau Jokowi memerintahkannya untuk membenahi hal ini. "Sekarang (reformasi birokrasi) sudah jalan, tapi kebanyakan hanya di kulit. Yang diinginkan beliau reformasi birokrasi yang sampai ke jantungnya," katanya usai dipanggil Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 19 November 2019.
Jokowi ingin terbangun tata kelola pemerintah yang efektif dan efisien serta penguatan di semua bidang. Rencana pemerintah untuk merampingkan birokrasi, kata Tjahjo, diharapkan bisa mempercepat pelayanan kepada masyarakat.
"Itu yang ingin beliau cepat karena menyangkut skala prioritas. Sudah disampaikan di DPR saat pelantikan, intinya harus termonitor dengan baik, memangkas rutinitas," kata politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini.
Tjahjo berujar untuk mengawal agenda ini perlu koordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Kementerian Dalam Negeri, Kantor Staf Presiden, dan Ombudsman yang lebih baik.
"Arahan Pak Presiden target harus terukur, mencermati berbagai aspek, waktunya, manfaat yang termonitor dan terevaluasi dengan baik, kemudian diharapkan KemenPAN-RB konsisten membangun sistem reformasi birokrasi," tuturnya.