TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem, Achmad Effendy Choirie membantah pernyataan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Mantan Kepala Polri ini menyebut calon kepala daerah pasti membayar mahar kepada partai untuk mendapatkan kendaraan politik untuk maju di pemilihan kepala daerah (Pilkada).
"NasDem tanpa mahar. Untuk calon bupati atau wali kota, DPR atau DPRD, gubernur, semua tanpa mahar alias gratis," ujar pria yang akrab disapa Gus Choi ini saat dihubungi Tempo pada Selasa, 19 November 2019.
Sebagai partai yang membawa semangat restorasi, kata Choirie, NasDem sudah memberlakukan politik tanpa mahar sejak awal berkiprah. "NasDem ingin mengurangi beban yang begitu berat bagi calon-calon pemimpin itu. Hulunya korupsi itu adalah mahar politik yang dibebankan kepada calon," katanya.
Sebelumnya, Tito meminta publik tak menutup mata bahwa biaya politik yang dikeluarkan untuk maju sebagai kepala daerah melalui Pilkada langsung, sangat tinggi. Mulai dari APBN dan APBD yang dikeluarkan pemerintah hingga biaya politik yang dikeluarkan calon demi mendapat kendaraan politik dari partai.
"Bupati kalau enggak punya Rp 30 miliar, enggak akan berani. Wali Kota dan Gubernur lebih tinggi lagi. Kalau dia bilang enggak bayar, 0 persen, saya mau ketemu orangnya," ujar Tito sambil tertawa dalam rapat bersama Komite I DPD di Kompleks Parlemen, Senayan pada Senin, 18 November 2019.
