TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VIII DPR dari PKB, Marwan Dasopang menolak wacana pembentukan Rancangan Undang-undang atau RUU Perlindungan Ulama. Wacana beleid ini muncul dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
"Indonesia sudah kebanyakan undang-undang. Ulama itu sudah dihormati, ada tempatnya masing-masing, ada majelis ulama dan lain-lain. Sudah lah, kita ini negara hukum, bukan negara undang-undang," ujar Marwan saat ditemui Tempo di Kompleks Parlemen, Senayan pada Senin, 18 November 2019.
Di negara hukum, kata Marwan, semua orang berkedudukan sama dan berhak mendapatkan hak yang sama. "Memangnya kalau ulama melakukan kesalahan tidak boleh dihukum," ujar dia.
PKS sebelumnya mengusulkan dibentuknya RUU Perlindungan Ulama, Tokoh Agama, dan Simbol-simbol Agama. Presiden PKS Sohibul Iman meminta fraksi PKS di DPR mengawal rencana ini agar masuk program legislasi nasional (prolegnas).
Sohibul mengakui beleid ini diusulkan salah satunya lantaran masalah yang menjerat pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab. "Ya kalau masalah kepulangan Habib Rizieq saya kira ini, ya, merupakan konsekuensi logis dari perlindungan ulama tadi," ujarnya.
Meski begitu Sohibul mengatakan RUU Perlindungan Ulama ini bukan demi kepentingan jangka pendek semata. Sebab, beleid itu mencakup seluruh tokoh agama, bukan cuma Islam. "Nanti ini tentu jadi agenda tersendiri dan tentu saja kami semua berkomitmen bahwa tokoh-tokoh agama apa pun harus mendapatkan perlindungan dari negara, termasuk Habib Rizieq," kata Sohibul.
