PKB: Memang Kalau Ulama Salah Tak Boleh Dihukum?

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah santri dan santriwati mengikuti pawai menyambut Hari Santri saat Car Free Day di Bundaran HI, Jakarta, Ahad, 13 Oktober 2019. Penetapan Hari Santri Nasional dimaksudkan untuk meneladankan semangat jihad kepada para santri tentang ke-Indonesiaan yang digelorakan para ulama. TEMPO/Muhammad Hidayat

    Sejumlah santri dan santriwati mengikuti pawai menyambut Hari Santri saat Car Free Day di Bundaran HI, Jakarta, Ahad, 13 Oktober 2019. Penetapan Hari Santri Nasional dimaksudkan untuk meneladankan semangat jihad kepada para santri tentang ke-Indonesiaan yang digelorakan para ulama. TEMPO/Muhammad Hidayat

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VIII DPR dari PKB, Marwan Dasopang menolak wacana pembentukan Rancangan Undang-undang atau RUU Perlindungan Ulama. Wacana beleid ini muncul dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

    "Indonesia sudah kebanyakan undang-undang. Ulama itu sudah dihormati, ada tempatnya masing-masing, ada majelis ulama dan lain-lain. Sudah lah, kita ini negara hukum, bukan negara undang-undang," ujar Marwan saat ditemui Tempo di Kompleks Parlemen, Senayan pada Senin, 18 November 2019.

    Di negara hukum, kata Marwan, semua orang berkedudukan sama dan berhak mendapatkan hak yang sama. "Memangnya kalau ulama melakukan kesalahan tidak boleh dihukum," ujar dia.

    PKS sebelumnya mengusulkan dibentuknya RUU Perlindungan Ulama, Tokoh Agama, dan Simbol-simbol Agama. Presiden PKS Sohibul Iman meminta fraksi PKS di DPR mengawal rencana ini agar masuk program legislasi nasional (prolegnas).

    Sohibul mengakui beleid ini diusulkan salah satunya lantaran masalah yang menjerat pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab. "Ya kalau masalah kepulangan Habib Rizieq saya kira ini, ya, merupakan konsekuensi logis dari perlindungan ulama tadi," ujarnya.

    Meski begitu Sohibul mengatakan RUU Perlindungan Ulama ini bukan demi kepentingan jangka pendek semata. Sebab, beleid itu mencakup seluruh tokoh agama, bukan cuma Islam. "Nanti ini tentu jadi agenda tersendiri dan tentu saja kami semua berkomitmen bahwa tokoh-tokoh agama apa pun harus mendapatkan perlindungan dari negara, termasuk Habib Rizieq," kata Sohibul.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Perjalanan Pemakzulan Donald Trump Dari Ukraina Ke Kongres AS

    Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat mencetuskan penyelidikan untuk memakzulkan Presiden Donald Trump. Penyelidikan itu bermula dari Ukraina.