Istana Tak Tanggapi Usul Amandemen Sasar Masa Jabatan Presiden

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Staf Khusus Bidang Komunikasi sekaligus Juru Bicara Presiden Joko Widodo Fadjroel Rachman, menunjukkan kartu pengenalnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, 22 Oktober 2019. TEMPO/Ahmad Faiz

    Staf Khusus Bidang Komunikasi sekaligus Juru Bicara Presiden Joko Widodo Fadjroel Rachman, menunjukkan kartu pengenalnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, 22 Oktober 2019. TEMPO/Ahmad Faiz

    TEMPO.CO, Jakarta - Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Fadjroel Rachman enggan mengomentari rencana amendemen UUD 1945 termasuk kemungkinannya yang menyinggung masa jabatan presiden. Ia mengatakan, Presiden Joko Widodo atau Jokowi akan taat pada setiap peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia.

    "Pak Jokowi pada prinsipnya akan setia pada semua hukum positif. Sepanjang itu jadi hukum positif itu saja yang dipegang oleh pemerintah, di luar itu kami tidak membicarakan," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 18 November 2019.

    Sebelumnya, Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, menyatakan mendukung jika amendemen terbatas UUD 1945 menyinggung masa jabatan presiden. Hal ini ia ungkapkan dalam wawancara khusus di Berita Satu TV.

    Menurut Surya Paloh, jika semua fraksi di Majelis Permusyawaratan Rakyat setuju maka dia pun akan bersikap sama. "Kita memang menganggap baku dengan dua kali masa jabatan, dengan pemilu seperti ini. Semua bisa dievaluasi tergantung perkembangan dan kebutuhan zamannya," katanya seperti yang diunggah di channel YouTube BeritaSatu.

    "UUD 1945 sudah kita amendemen empat kali gak ada salahnya kalau mau amendemen satu, dua kali lagi," ucap Surya menambahkan.

    Namun, kata dia, amendemen tidak boleh asal-asalan. Sebelum amendemen harus ada penelitian dan penelaahan terkait tuntutan kebutuhan Indonesia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Perjalanan Pemakzulan Donald Trump Dari Ukraina Ke Kongres AS

    Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat mencetuskan penyelidikan untuk memakzulkan Presiden Donald Trump. Penyelidikan itu bermula dari Ukraina.