TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut operasi tangkap tangan (OTT) terhadap kepala daerah yang selama ini dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), bukanlah suatu prestasi yang hebat.
"OTT kepala daerah yang selama ini bukan sesuatu hal yang luar biasa, bukan prestasi hebat," ujar Tito dalam rapat bersama Komite I DPD di Kompleks Parlemen, Senayan pada Senin, 18 November 2019.
Menurut Tito, selama ini sistem politik Indonesia yang memakan biaya politik tinggi, membuka peluang kepala daerah melakukan korupsi. Sehingga, ujar dia, mudah sekali menarget kepala daerah yang melakukan korupsi.
"Ongkos tinggi itu membuat dia cari balik modal. Sehingga, ya, tinggal menggunakan teknik-teknik intelijen, investigasi, mentarget kepala daerah, sangat mudah sekali. Pasti akan korupsi. Jadi bagi saya, OTT kepala daerah bukan prestasi yang hebat," ujar Tito.
Untuk itu, ujar Tito, saat ini pihaknya sedang mencari solusi untuk mengurangi biaya Pilkada langsung yang tinggi ini agar kepala daerah tak lagi melakukan korupsi.
"Harus dilakukan kajian akademik. Kalau hasil kajiannya Pilkada langsung lebih baik, ya kita lakukan. Kalau lebih banyak negatifnya, ya kita pikirkan mekanisme pemilihan yang lain," ujar Tito.
