TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Dadang Kahmad menyatakan setuju dengan wacana Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengajukan Rancangan Undang-Undang atau RUU Perlindungan Ulama, Tokoh Agama dan Simbol Agama. Namun, ia meminta agar UU itu mencakup semua pemuka agama, bukan cuma Islam.
“Saya ingin seluruh agama dilindungi, supaya tidak menjadi pemicu konflik dan kekisruhan di masyarakat,” kata Dadang dihubungi, Senin, 18 November 2019.
Usul penyusunan RUU Perlindungan Ulama merupakan salah satu rekomendasi Rapat Koordinasi Nasional PKS, Kamis-Sabtu, 14-16 November 2019. Presiden PKS Sohibul Iman mengatakan fraksi partainya di DPR akan mengusulkan rancangan UU ini masuk dalam Program Legislasi Nasional.
Dadang mengatakan UU perlindungan terhadap tokoh dan simbol agama perlu ada supaya tak ada orang yang seenaknya melecehkan atau merendahkan simbol agama. “Supaya tidak seperti di negara liberal.”
Ia meminta agar UU Perlindungan Agama itu dibuat secara serius dan berhati-hati. Dia menginginkan tidak ada pasal-pasal multitafsir yang berpotensi mengkriminalisasi seseorang. “Jangan sampai orang yang hanya salah ucap, menjadi bagian dari delik hukum, harus hati-hati.”
