KSP dan KPBU Jadi Alternatif Pendanaan Pengembangan Bandara Baru

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Penandatanganan Mekanisme Kerja Sama Pemanfaatan Bandara Raden Inten II, antara Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dengan PT. Angkasa Pura II di Jakarta, belum lama ini.

    Penandatanganan Mekanisme Kerja Sama Pemanfaatan Bandara Raden Inten II, antara Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dengan PT. Angkasa Pura II di Jakarta, belum lama ini.

    INFO NASIONAL — Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan (Kemenhub), terus meningkatkan pembangunan dan pengembangan infrastruktur pada bandara-bandara yang dikelola. Begitupun untuk pembiayaannya, menggunakan skema baru.

    Salah satu skema pembiayaan yang dilakukan adalah melalui Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) Aset Barang Milik Negara dan Kerja sama antara Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Kedua skema ini dipilih sebagai salah satu strategi dalam mengurangi beban Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

    Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, mengatakan skema KSP adalah suatu konsep besar dari pemerintah untuk secara bersama-sama membangun infrastruktur di Indonesia termasuk dalam pembangunan dan pengelolaan bandara. “Nantinya pemerintah hanya memberikan anggaran stimulus,” ujar Budi.

    “Dengan adanya KSP, tidak ada aset Kemenhub yang berpindah, tetapi PT Angkasa Pura I dan PT Angkasa Pura II memiliki hak untuk mengelola bandara tersebut adalah untuk masa konsesi selama 30 tahun. Pemerintah mengajak swasta untuk bersama-sama membangun bandara menjadi lebih optimal dan memiliki nilai tambah sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo," kata Budi di Jakarta, belum lama ini.

    Dia juga berharap, kegiatan ini berjalan dengan baik, dan menciptakan kepercayaan masyarakat dan investor bahwa pemerintah serius dalam menerapkan KSP. Kepada PT Angkasa Pura I dan PT Angkasa Pura II, pihaknya berpesan agar terus menjaga keselamatan dan keamanan penerbangan serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada pengguna jasa dan dapat senantiasa memelihara fasilitas yang ada agar dapat dimanfaatkan secara maksimal dan berdaya guna.

    Sementara itu, Direktur Jenderal Perhubungan Udara (Hubud), Polana B. Pramesti, mengatakan perubahan status pengelolaan ketiga bandara bertujuan memberikan kesempatan bagi Badan Usaha Bandar Udara (BUBU) untuk ikut serta dalam pengembangan bandara. Dengan berkembangnya bandara, diharapkan dapat meningkatkan perekonomian terutama potensi daerah seperti pariwisata.

    “Harapannya dengan dikelola melalui skema KSP ketiga bandara dapat terus dikembangkan menjadi lebih besar, mengingat trafik penerbangan yang meningkat dan potensi daerah yang besar namun tidak mengesampingkan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan dalam operasional penerbangan,” kata Polana.

    Dia juga menjelaskan, Ditjen Hubud  telah mempersiapkan dan mendukung agar bandara-bandara siap untuk dikerjasamakan dan dapat memberi manfaat yang lebih baik kepada semua pihak secara berkelanjutan. Kerja sama KSP adalah kerja sama untuk mendapatkan revenue stream Jasa Kebandarudaraan (aero) dan Jasa Terkait Bandar Udara (non-aero).

    Jasa Kebandarudaraan (aero) meliputi pelayanan jasa pendaratan, penempatan, dan penyimpanan pesawat udara; pelayanan jasa penumpang pesawat udara; pelayanan jasa kargo dan pos pesawat udara; pelayanan garbarata. Sedangkan jasa terkait bandar udara (non-aero) di antaranya penyediaan hanggar pesawat udara; perbengkelan pesawat udara; penyediaan pergudangan; penunjang kegiatan pelayanan penumpang dan barang, seperti toko, restoran, parkir kendaraan, dan juga hotel.

    Pengamat ekonomi Sahala Situmorang, mengatakan kesempatan pihak swasta berinvestasi pada sektor bandar udara yang terbuka lebar wajib dimanfaatkan semaksimal mungkin. Hal ini utamanya karena Pemerintah Indonesia juga tengah gencar meningkatkan pembangunan infrastruktur melalui skema kerja sama dengan lembaga swasta.

    Adapun bandara yang telah bekerja sama melalui KSP adalah Bandara Radin Inten II di Lampung; Bandara HAS Hanandjoeddin, Tanjung Pandan, Belitung; Bandara Fatmawati Soekarno, Bengkulu; Bandara Sentani, Jayapura; dan Bandara Tjilik Riwut, Palangkaraya.

    Bandara Radin Inten II memiliki terminal penumpang pesawat baru yang diresmikan Presiden Joko Widodo pada 8 Maret 2019. Terminal baru seluas 9.650 meter persegi ini juga dibangun dengan konsep eco airport dan eco energy.

    Bandara HAS Hanandjoeddin, Belitung, masuk ke dalam Kawasan Strategis Pariwisata Nasional, di mana destinasi pariwisata terdekat bandara ini adalah Tanjung Kelayang. Adapun Tanjung Kelayang masuk dalam program “10 Bali Baru” yang dicanangkan pemerintah. Sejalan dengan hal tersebut, pengembangan bandara ini dilakukan untuk mengakselerasi pertumbuhan pariwisata setempat dan nasional melalui perluasan konektivitas penerbangan.

    Pertumbuhan penerbangan di Bandara Fatmawati Soekarno, Bengkulu, pun cukup tinggi. Pada 2018, pergerakan penumpang di bandara ini tercatat menacapai 1 juta penumpang atau melebihi kapasitas terminal 500 ribu penumpang per tahun.

    Bandara Sentani Jayapura memiliki landas pacu 3.000 meter x 45 meter dengan kapasitas apron 13 parking stand untuk pesawat berbadan kecil (narrow body), 8 parking stand untuk pesawat kargo, dan 11 parking stand untuk pesawat kecil berbaling-baling.

    Adapun Bandara Tjilik Riwut di Palangkaraya, memiliki terminal baru yang megah dan modern seluas dengan 30 ribu meter persegi ini berkapasitas 2.200 orang per hari, diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada 8 April 2019, dengan parking stand yang mampu menampung empat pesawat berbadan lebar. (*)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Perjalanan Pemakzulan Donald Trump Dari Ukraina Ke Kongres AS

    Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat mencetuskan penyelidikan untuk memakzulkan Presiden Donald Trump. Penyelidikan itu bermula dari Ukraina.