Soal RKUHP, Pakar Hukum Jelaskan Mekanisme Carry Over di DPR

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Akademisi Bivitri Susanti, (tengah) memberikan pemaparan terkait penahanan Robertus Robet oleh polisi di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Kamis, 7 Maret 2019. TEMPO/Faisal Akbar

    Akademisi Bivitri Susanti, (tengah) memberikan pemaparan terkait penahanan Robertus Robet oleh polisi di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Kamis, 7 Maret 2019. TEMPO/Faisal Akbar

    TEMPO.CO, Jakarta - Ahli hukum tata negara Bivitri Susanti menjelaskan mekanisme carry over atas sejumlah rancangan undang-undang yang ditunda pengesahannya oleh DPR RI periode 2014-2019, termasuk Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).

    "Mekanisme itu tercantum dalam pasal 71A UU No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan," kata Bivitri dalam diskusi bertajuk RKUHP: Periode Baru, Bahas dengan Pendekatan Baru di Jakarta Pusat, Ahad, 17 November 2019.

    Pasal itu menjelaskan, dalam hal pembahasan Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) telah memasuki pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) pada periode masa keanggotaan DPR saat itu, hasil pembahasan Rancangan Undang-Undang tersebut disampaikan kepada DPR periode berikutnya. Dan berdasarkan kesepakatan DPR, Presiden, dan/atau DPD, Rancangan Undang-Undang tersebut dapat dimasukkan kembali ke dalam daftar Program Legislasi Nasional jangka menengah dan/atau Prolegnas prioritas tahunan.

    Bivitri mencontohkan RKUHP termasuk kategori UU di pasal 71A, karena sewaktu dihentikan, RKUHP secara faktual sudah memiliki DIM dan disepakati oleh DPR dan pemerintah pada Pembahasan Tingkat I. Namun sebelum Pembahasan Tingkat II, Presiden Joko Widodo atau Jokowi menarik kembali kesepakatannya. "Sehingga sudah masuk dalam kategori Pasal 71A," katanya.

    Lebih lanjut Bivitri menjelaskan, dalam pasal 71A, penekanan pada kata “kesepakatan” dan kata “dapat” memang terkesan tidak ada pilihan lain untuk masuk ke Prolegnas. "Tetapi ada tafsir bahwa para pembuat UU bisa saja sepakat untuk tidak memasukkan," ujar Bivitri.

    Menurutnya, yang menjadi masalah saat ini adalah tak adanya peraturan pelaksana untuk teknis carry over ini. Meski begitu, menurutnya, suatu pasal yang sudah terang, dapat langsung dilaksanakan tanpa ada peraturan pelaksana. Kecuali, ditentukan dalam pasalnya bahwa akan ada pendelegasian pada peraturan tertentu.

    "Bila kita cek Pasal 71 UU 11/2012, tidak ada perintah pengaturan lebih lanjut. Begitu pula bila kita cek pasal mengenai Prolegnas, yang ada adalah delegasi pengaturan teknis mengenai penyusunan Prolegnas di lingkungan pemerintah melalui Perpres dan di lingkungan DPR melalui peraturan DPR," katanya.

    Untuk itu, Bivitri menegaskan, perlu adanya dorongan kepada DPR RI agar sejumlah RUU yang sempat tertunda seperti RKUHP bisa masuk ke Prolegnas 2020. "Jadi yang perlu kita dorong sama-sama adalah dapat dimasukkan kembali," katanya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Dampak Screen Time pada Anak dan Cara Mengontrol

    Sekitar 87 persen anak-anak berada di depan layar digital melebihi durasi screen time yang dianjurkan.