Bendahara Umum Muhammadiyah Komentari Sertifikat Layak Kawin

Reporter:
Editor:

Purwanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi nikah muda. shutterstock.com

    Ilustrasi nikah muda. shutterstock.com

    TEMPO.CO, Jakarta - Bendahara Umum PP Muhammadiyah, Anwar Abbas mengatakan organisasinya setuju dengan wacana sertifikat layak nikah yang digaungkan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendi.

    "Gagasan yang bagus dan menarik, karena dengan itu diharapkan pasangan yang akan menikah benar-benar sudah tahu akan hak dan kewajibannya dalam rumah tangga," ujar Anwar saat dihubungi Tempo pada Ahad, 17 November 2019.

    Untuk itu, Anwar mengharapakan rencana ini dapat dilaksanakan dengan baik sehingga tidak terlalu membebani dan memberatkan kedua calon pengantin, baik dari sisi waktu, materi dan finansial.

    "Jangan sampai program ini penyelenggaraannya tidak baik, sehingga membuat calon pengantin menjadi terhalang untuk menikah," ujar Anwar.

    Menko Muhadjir sebelumnya menyatakan akan mewajibkan sertifikasi layak kawin ini bagi pasangan yang akan membina rumah tangga. Menurut dia, calon mempelai wajib mengikuti pelatihan menyangkut ekonomi keluarga hingga kesehatan reproduksi. Dia berencana memberlakukan program ini mulai tahun depan.

    "Ya sebelum lulus mengikuti pembekalan enggak boleh nikah," kata Muhadjir di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis, 14 November 2019.

    Sejumlah politikus mempertanyakan urgensi sertifikat layak kawin ini. Anggota Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Diah Pitaloka, misalnya, menilai rencana tersebut sulit dipraktikkan.

    "Ini praktiknya gimana? Jangan sampai orang gagal nikah gara-gara enggak ada sertifikat," kata politikus PDIP ini kepada Tempo, Jumat, 15 November 2019.

    DEWI NURITA | BUDIARTI UTAMI PUTRI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Harley Davidson dan Brompton dalam Daftar 5 Noda Garuda Indonesia

    Garuda Indonesia tercoreng berbagai noda, dari masalah tata kelola hingga pelanggaran hukum. Erick Thohir diharapkan akan membenahi kekacauan ini.