PKS Janji Tidak Main SARA dan Politik Uang di Pilkada 2020

Reporter:
Editor:

Jobpie Sugiharto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera Mustafa Kamal mendatangi kantor Komisi Pemilihan Umum untuk mendaftarkan partai sebagai peserta Pemilu 2019, di Jakarta, Sabtu 14 Oktober 2017. TEMPO/Arkhelaus W.

    Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera Mustafa Kamal mendatangi kantor Komisi Pemilihan Umum untuk mendaftarkan partai sebagai peserta Pemilu 2019, di Jakarta, Sabtu 14 Oktober 2017. TEMPO/Arkhelaus W.

    TEMPO.CO, Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera atau PKS menyatakan berkomitmen memenangkan kompetisi Pilkada 2020 dengan cara bermartabat yakni menolak segala bentuk politik uang, ujaran kebencian, berita bohong, politisasi SARA, hingga intervensi aparat dan pemerintah.

    "Dan menolak segala bentuk kecurangan dan pelanggaran baik secara yuridis maupun etis," kata Sekretaris Jenderal PKS Mustafa Kamal membacakan rekomendasi Rakornas 2019 di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Sabtu, 16 November 2019..

    Selain berkomitmen menolak SARA dan politik uang, partai tersebut juga menargetkan kemenangan 60 persen dalam Pilkada 2020 di 270 daerah. Komitmen dan target kemenangan itu menjadi salah satu rekomendasi Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) PKS yang digelar pada Kamis-Sabtu, 14-16 November 2019.

    Menurut Mustafa, PKS pun siap bekerja sama dengan seluruh partai politik dalam Pilkada 2020. Mustafa sebelumnya mengatakan partainya akan menjajaki koalisi dengan partai mana pun, baik yang berada di luar maupun di dalam pemerintahan.

    "PKS siap kerja sama dengan seluruh parpol dan elemen masyarakat untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia," tutur dia.

    Penutupan Rakornas PKS 2019 dihadiri sejumlah elite partai, di antaranya Presiden PKS Sohibul Iman, Wakil Ketua Majelis Syuro Hidayat Nur Wahid, dan para anggota Majelis Syuro.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Perjalanan Pemakzulan Donald Trump Dari Ukraina Ke Kongres AS

    Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat mencetuskan penyelidikan untuk memakzulkan Presiden Donald Trump. Penyelidikan itu bermula dari Ukraina.