KPK Akan Mediasi Sengketa Aset Pemprov Bengkulu vs Kota Bengkulu

Reporter:
Editor:

Jobpie Sugiharto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah di kantornya, Jakarta Selatan pada 15 November 2018. TEMPO/Andita Rahma

    Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah di kantornya, Jakarta Selatan pada 15 November 2018. TEMPO/Andita Rahma

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendorong penertiban 4.072 lahan yang belum bersertifikat di Provinsi Bengkulu

    Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan di Bengkulu terdapat 346 bidang tanah yang belum bersertifikat dari total 537 bidang. Lima di antaranya bermasalah, yaitu Lapangan Golf, FK-Universitas Bengkulu, Pembibitan di Bentiring, Lapas Anak Modern, dan Pantai Panjang.

    Adapun di wilayah Kota Bengkulu terdapat 240 lahan yang belum bersertifikat dari total 400 bidang. Lima di antaranya juga bermasalah, yaitu Mega Mall, Pasar Minggu, Pasar Pagar Dewa, SDN 62 dan Pantai Panjang.

    "KPK telah menyampaikanya dalam rapat monitoring evaluasi pada 11-15 November 2019 di Bengkulu," katanya melalui keterangan tertulis pada hari ini, Sabtu, 16 November 2019.

    KPK melihat ada tarik-menarik kasus Pantai Panjang antara Provinsi Bengkulu dan Kota Bengkulu yang sudah berlangsung beberapa tahun. Status Pantai Panjang tercatat di Pemerintah Provinsi Bengkulu, namun pengelolaannya di bawah Pemerintah Kota Bengkulu.

    Hak penggunaan lahan Pantai Panjang sedang diurus oleh Kota Bengkulu ke BPN.

    Menurut Febri, KPK diharapkan hadir membantu proses mediasi antara Wali Kota Bengkulu, Gubernur Bengkulu, dan Kantor Wilayah BPN Provinsi Bengkulu.

    Dalam optimalisasi pendapatan daerah, dibandingkan tahun lalu, terdapat kenaikan pendapatan asli daerah Pemerintah Kota Bengkulu sebesar Rp 69,2 miliar. Sebelumnya, periode Januari – September 2018, pendapatannya Rp 18,3 miliar, sedangkan pada Januari – September 2019 sebesar Rp 87.6 mliar.

    Pendapatan terbesar dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar Rp 15,8 miliar. "Pada posisi kedua terbesar perolehan pendapatan asli daerah dari Pajak Restoran sebesar Rp 12,7 miliar," ujar Febri.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Perjalanan Pemakzulan Donald Trump Dari Ukraina Ke Kongres AS

    Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat mencetuskan penyelidikan untuk memakzulkan Presiden Donald Trump. Penyelidikan itu bermula dari Ukraina.