TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Menkum HAM Yasonna Laoly memastikan draf omnibus law akan kelar sebelum Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR memasuki masa reses pada Desember 2019.
Saat ini, penyusunan beleid tersebut masih digodok oleh pejabat di lintas kementerian. “Lead-nya ada di saya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Bappenas. Nanti Desember sebelum reses (kelar),” ujarnya kala ditemui di kantor Bappenas, Jakarta Pusat, Jumat, 15 November 2019.
Yasonna menargetkan Omnibus Law akan masuk program legislasi nasional atau Prolegnas 2020-2024. Karena itu, ia berharap draf Omnibuslaw dapat disorongkan ke Dewan dalam waktu dekat agar dapat dibahas oleh Badan Legislasi atau Baleg pada Januari 2020.
Omnibus Law adalah undang-undang yang dibentuk untuk menyelesaikan masalah tumpang-tindih regulasi. Kemarin, DPR memanggil sejumlah menteri koordinator untuk merembuk perkembangan perancangan Omnibus Law.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD pada Rabu, 13 November lalu, menyatakan keberadaan Omnibus Law bakal menyelesaikan persoalan substansi aturan hukum yang selama ini menjadi penghambat investasi. Adapun Omnibus Law bakal memayungi dua isu, yakni cipta lapangan kerja dan pemberdayaan UMKM.
Mahfud menerangkan, pemerintah akan lebih dulu mengajukan revisi undang-undang untuk memuluskan perancangan Omnibus Law. Beleid yang dimaksud ialah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Undang-undang tersebut saat ini belum mengakomodasi perubahan peraturan yang dilakukan secara serentak. "Perubahan harus satu-satu undang-undang dengan urgensi yang berbeda-beda. Nah, sekarang urgensinya disatukan," katanya, Rabu lalu.
