Jokowi Singgung Mafia Hukum, KPK: Ini Isu Besar

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Presiden Joko Widodo, dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menjadi pembicara dalam diskusi Forum A1 di Restoran Seribu Rasa, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 14 November 2019. TEMPO/Francisca Christy Rosana

    Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Presiden Joko Widodo, dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menjadi pembicara dalam diskusi Forum A1 di Restoran Seribu Rasa, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 14 November 2019. TEMPO/Francisca Christy Rosana

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan siap membantu Presiden Jokowi 
    memberantas mafia hukum. Menurut KPK, mafia hukum adalah isu besar yang perlu diberantas secara serius. "Saya kira ini isu besar," kata juru bicara KPK, Febri Diansyah, di kantornya, Jakarta, Rabu, 14 November 2019.

    KPK siap melakukan pencegahan dan penindakan terhadap mafia itu. KPK, kata dia, bahkan siap bergabung seandainya Jokowi membentuk satuan tugas atau task force untuk memberantas praktik lancing itu. "KPK jadi bisa berkontribusi sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepada kami," ujar Febri.

    Menurut KPK, keberadaan mafia telah menghilangkan kepastian hukum di Indonesia. Selain itu, keberadaan mafia itu juga punya efek domino. Selain bikin investor kabur, mafia hukum juga memunculkan praktek korupsi lainnya.

    Sebelumnya, Jokowi mengatakan jangan sampai aparat hukum dibajak oleh mafia. Hal ini, kata dia, bisa berimbas pada terhambatnya program-program pemerintah karena banyak pejabat daerah, pelaku bisnis, dan investor yang terseret hukum. Presiden memerintahkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Kepala Kepolisian RI, Jaksa Agung, dan pimpinan KPK agar memberi jaminan terhadap para pelaku usaha dan investor itu.

    "Saya ngomong apa adanya jangan sampai aparat hukum kita dibajak oleh mafia sehingga program yang harusnya bisa kita lihat progresnya, perkembangannya, menjadi tidak jalan karena ada pembajakan tadi," kata Jokowi dalam pengantar rapat terbatas Penyampaian Program dan Kegiatan di Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis, 31 Oktober 2019.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Dampak Screen Time pada Anak dan Cara Mengontrol

    Sekitar 87 persen anak-anak berada di depan layar digital melebihi durasi screen time yang dianjurkan.