Jokowi Minta Pencegahan Korupsi, ICW: Bukan Wilayah Aparat Hukum

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Jokowi saat Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2020 kepada Menteri Agama Fachrur Razi di Istana Negara, Jakarta, Kamis, 14 November 2019. TEMPO/Subekti.

    Presiden Jokowi saat Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2020 kepada Menteri Agama Fachrur Razi di Istana Negara, Jakarta, Kamis, 14 November 2019. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Jakarta - Indonesia Corruption Watch mengkritik pidato Presiden Joko Widodo yang menyinggung isu pencegahan di acara rapat koordinasi dengan kepala daerah di Sentul, Bogor, Rabu, November 2019. Menurut ICW, tindakan pencegahan bukanlah tugas utama aparat hukum.

    "Kalau Presiden mau ngomong soal pencegahan, bukan di aparat hukum wilayahnya, penegak hukum itu memang selalu akan menindak segala macam perbuatan (kejahatan) yang telah terjadi," kata Koordinator ICW Adnan Topan Husodo, saat dihubungi, Kamis, 14 November 2019.

    Tugas pencegahan, ujar dia, seharusnya diserahkan kepada aparat pengawas internal pemerintahan. Pencegahan, kata dia, juga bisa dilakukan melalui pembangunan sistem.

    Menurut dia, pemerintah selama ini telah keliru memahami makna pencegahan tindak kejahatan termasuk korupsi. Pencegahan bukanlah memberi tahu pelaku tindak pidana untuk tidak lagi melakukan kejahatannya. "Itu membocorkan, karena persekongkolan sudah terjadi dan akan dilakukan," kata dia.

    Dalam pidatonya yang dikritik ICW itu, Jokowi mengingatkan para aparatur hukum agar tak asal main eksekusi saat menangani suatu kasus. Apalagi saat kasus itu telah diketahui sejak awal. "Saya titip pada kesempatan yang baik ini, kalau ada persoalan hukum dan itu sudah kelihatan di awal-awal, preventif dulu, diingatkan dulu. Jangan ditunggu kemudian peristiwa terjadi baru di..." kata Jokowi di acara Rakornas Indonesia Maju Pemerintah Pusat dan Forkopimda di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Rabu, 13 November 2019.

    Jokowi membiarkan kalimatnya menggantung. Meski begitu, ucapan itu mendapat sorakan riuh dari peserta rapat yang terdiri dari kepala daerah dari seluruh provinsi. Ia kemudian menanyakan persetujuan ucapan itu kepada para peserta. Dengan suara yang sama riuhnya, mereka kemudian menjawab, "Setuju!".

    Jokowi mengatakan penindakan terhadap kepala daerah tak bisa dilanjutkan secara terus menerus. "Enggak bisa seperti ini. Harus kita akhiri seperti ini. Jangan sampai ini kejadian. Baik itu di kejari, kejati, polres, polda," kata Presiden.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Dampak Screen Time pada Anak dan Cara Mengontrol

    Sekitar 87 persen anak-anak berada di depan layar digital melebihi durasi screen time yang dianjurkan.