Periksa Wagub Lampung, KPK Telusuri Aliran Duit Mustafa

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Juru bicara KPK Febri Diansyah memberikan keterangan pers di gedung KPK, Jakarta, Senin, 14 Oktober 2019. KPK resmi menetapkan mantan Bupati Seruyan periode 2003-2008 dan 2008-2013 Darwan Ali dan Direktur PT Swa Karya Jaya Tju Miming Aprilyanto sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan Pelabuhan Laut Teluk Segintung, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah tahun 2007-2012 yang diduga telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 20,84 milyar. TEMPO/Imam Sukamto

    Juru bicara KPK Febri Diansyah memberikan keterangan pers di gedung KPK, Jakarta, Senin, 14 Oktober 2019. KPK resmi menetapkan mantan Bupati Seruyan periode 2003-2008 dan 2008-2013 Darwan Ali dan Direktur PT Swa Karya Jaya Tju Miming Aprilyanto sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan Pelabuhan Laut Teluk Segintung, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah tahun 2007-2012 yang diduga telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 20,84 milyar. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencecar Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Halim soal dugaan aliran duit kepada bekas Bupati Lampung Tengah Mustafa. Duit itu diduga dipakai untuk pencalonan Mustafa sebagai Gubernur Lampung pada Pilkada 2018.

    "Penyidik mendalami pengetahuan saksi terkait dugaan pemberian uang untuk rencana pencalonan tersangka MUS sebagai bakal calon gubernur Lampung tahun 2018," kata juru bicara KPK Febri Diansyah, Kamis, 14 November 2019.

    KPK menduga uang itu berasal dari rekanan yang mengerjakan proyek. Namun, Febri urung menjelaskan lebih detail. KPK memeriksa Chusnunia menjadi saksi kasus ini pada Rabu, 13 November 2019.

    KPK menyangka Mustafa menerima duit sebanyak Rp95 miliar selama periode 2017-2018. Duit itu diduga berasal dari ijon proyek. KPK menduga Mustafa menarik fee 10-20 persen dari nilai proyek.

    Sebelum dijadikan tersangka gratifikasi, KPK menetapkan Mustafa menjadi tersangka penyuap anggota DPRD. Ia divonis tiga tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor Jakarta atas perkara memberikan atau menerima hadiah atau janji kepada anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah terkait persetujuan pinjaman daerah untuk APBD Lampung Tengah 2018.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Perjalanan Pemakzulan Donald Trump Dari Ukraina Ke Kongres AS

    Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat mencetuskan penyelidikan untuk memakzulkan Presiden Donald Trump. Penyelidikan itu bermula dari Ukraina.