Evaluasi Pemilu 2019, KPU Jaring Pendapat Pakar

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Dua anggota komisioner KPU Pusat, Pramono Ubaid Tanthowi (kiri) dan Viryan (kedua kiri), melihat proses pembuatan bilik dan kota suara di tempat pembuatannya di kawasan Pergudangan Dadap, Kosambi, Tangerang, Banten, Minggu, 30 September 2018. Sebanyak 811.272 bilik suara dan 540.940 kotak suara untuk pemilu legislatif dan presiden 2019, yang berbahan kardus, diproduksi di Tangerang dan ditargetkan selesai pada 30 November 2018. ANTARA

    Dua anggota komisioner KPU Pusat, Pramono Ubaid Tanthowi (kiri) dan Viryan (kedua kiri), melihat proses pembuatan bilik dan kota suara di tempat pembuatannya di kawasan Pergudangan Dadap, Kosambi, Tangerang, Banten, Minggu, 30 September 2018. Sebanyak 811.272 bilik suara dan 540.940 kotak suara untuk pemilu legislatif dan presiden 2019, yang berbahan kardus, diproduksi di Tangerang dan ditargetkan selesai pada 30 November 2018. ANTARA

    TEMPO.CO, Bogor - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar Konferensi Nasional dan Call of Papers Tata Kelola Pemilu Indonesia. tujuan kegiatan ini meminta masukan dan penilaian dari masyarakat atas penyelenggaraan Pemilu serentak 2019.

    Komisioner KPU RI bidang Hubungan Masyarakat, Data Informasi dan Hubungan antar lembaga, Pramono Ubaid Tanthowi, mengatakan konsep acara ini adalah membuka pintu bagi masyarakat yang ingin memberikan masukan terkait Pemilu serentak.

    Pramono mengatakan dari 2.216 orang yang telah mengirim paper, KPU memilih 45 orang. "Jadi inti atau tujuan acara ini kita ingin mendapatkan penilaian dari pihak luar atas penyelenggaraan Pemilu serentak 2019," ujar Pramono di Ballroom Nirwana Hotel Aston, Bogor, Kamis dini hari 14 November 2019.

    Pramono mengatakan evaluasi tersebut dibagi ke dalam tiga tema. Pertama teknis penyelenggaraan pemilu, lalu evaluasi atas kelembagaan penyelenggara pemilu, dan ketiganya evaluasi hukum dan sengketa pemilu.

    Menurut Pramono, permasalahan lain yang perlu dievaluasi adalah soal Daftar Pemilih Tetap. Ia mengatakan seharusnya DPT terus diperbaiki dengan di dukung e-KTP yang prosesnya lebih maju dan kemudian dengan sistem informasi yang mereka bangun.

    Hanya saja, Pramono melihat permasalahan DPT ini menjadi besar karena unsur politisasi. "Politisasi luarnya lah, itu saja ya kalau DPT," kata Pramono.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Dampak Screen Time pada Anak dan Cara Mengontrol

    Sekitar 87 persen anak-anak berada di depan layar digital melebihi durasi screen time yang dianjurkan.