KPK Periksa Anggota DPRD Sumatera Utara untuk Wali Kota Medan

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wali Kota Medan Dzulmi Eldin (tengah) digiring petugas setibanya di gedung KPK, Jakarta, Rabu, 16 Oktober 2019. Dzulmi Eldin terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK terkait dugaan suap dari dinas-dinas di lingkungan Pemerintah Kota Medan. ANTARA

    Wali Kota Medan Dzulmi Eldin (tengah) digiring petugas setibanya di gedung KPK, Jakarta, Rabu, 16 Oktober 2019. Dzulmi Eldin terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK terkait dugaan suap dari dinas-dinas di lingkungan Pemerintah Kota Medan. ANTARA

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi mengagendakan pemeriksaan terhadap anggota DPRD Sumatera Utara Akbar Himawan Buchari dalam kasus suap Wali Kota Medan Tengku Dzulmi Eldin. Ia akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka, Kepala Dinas PUPR Medan Isa Ansyari. "Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka IAN," kata juru bicara KPK Febri Diansyah, Kamis, 14 November 2019.

    Meski menjabat sebagai anggota DPRD dari Fraksi Golkar, Akbar diperiksa dalam kapasitasnya sebagai pengusaha. Ia salah satu saksi yang dicegah KPK berpergian ke luar negeri selama enam bulan. Rumahnya juga sempat digeledah KPK pada 31 Oktober 2019.

    Febri urung menjelaskan alasan Akbar dicegah dan diperiksa dalam kasus ini. Akan tetapi, KPK tengah menyelidiki dugaan penerimaan oleh Dzulmi terkait proyek di Medan. Selain Akbar, KPK akan memeriksa dua pengusaha lainnya, yakni I Ketut Yada dan Muhammad Khairul.

    Dalam perkara ini, KPK menyangka Dzulmi menerima sedikitnya Rp380 juta dalam berbagai kesempatan sejak Isa dilantik menjadi Kepala Dinas PUPR pada 6 Februari 2019. Setelah dilantik sebagai kepala Dinas Pekerjaan umum dan Per, Isa diduga rutin memberikan uang sebesar Rp 20 juta setiap bulan kepada Wali Kota Medan. Pemberian terhitung mulai Maret 2019 hingga Juni 2019. Pada 18 September 2019, Isa diduga kembali memberikan uang Rp 50 juta ke Dzulmi.

    KPK menyangka Dzulmi menggunakan sebagian uang suap dari Isa untuk membayar agen travel saat perjalanan dinas ke Jepang. Anggaran perjalanan dinas itu membengkak, lantaran Dzulmi membawa serta keluarganya dan memperpanjang waktu singgah di Negara itu. “Perjalanan dinas ini dalam rangka kerja sama sister city antara Kota Medan dan Kota Ichikawa,” kata Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang di kantornya, Jakarta, Rabu, 16 Oktober 2019.

    Seusai gelar perkara, KPK menetapkan Wali Kota Medan Dzulmi dan Syamsul menjadi tersangka penerima suap. KPK menyangka uang yang diterima Dzulmi masih terkait dengan pengerjaan proyek di Kota Medan. "Disimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi dugaan penerimaan suap terkait proyek dan jabatan oleh Walikota Medan," ujar Saut.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Perjalanan Pemakzulan Donald Trump Dari Ukraina Ke Kongres AS

    Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat mencetuskan penyelidikan untuk memakzulkan Presiden Donald Trump. Penyelidikan itu bermula dari Ukraina.