INFO NASIONAL — Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), H. Herman Deru, menyambut baik gagasan Presiden Joko Widodo yang akan menerapkan Omnibus Law atau merampingkan regulasi dan menyederhanakan peraturan dengan tujuan agar lebih tepat pada sasaran kerja.
Hal tersebut diungkapkannya usai menghadiri panel diskusi pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) yang melibatkan kepala daerah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi dan Kabupaten/Kota se–Indonesia, yang diikuti 2.693 orang dari unsur DPRD provinsi, kabupaten/kota, unsur kejaksaan, TNI, dan Polri.
Baca Juga:
Rakor ini dibuka secara langsung oleh Presiden Joko Widodo bertempat di Sentul International Convention Centre (SICC) Bogor, Rabu, 13 November 2019 pagi.
"Pada dasarnya kita mendukung itu (Omnibus Law) sebagai salah satu upaya penyederhanaan regulasi yang selama ini berbelit dan panjang,” kata Herman Deru.
Dikatakannya, usai mendengarkan paparan Omnibus Law yang digagas presiden dan dijabarkan dalam paparan Menkopolhukam RI, Machfud MD. Herman Deru menegaskan, dirinya memetik pesan presiden yang secara khusus meminta para kepala daerah untuk tidak menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub), Peraturan Wali Kota (Perwali), Peraturan Bupati (Perbup), dan Peraturan Daerah (Perda).
Baca Juga:
“Kita Pemerintah Provinsi Sumsel memandang Omnibus Law bukan berarti meniadakan sama sekali Pergub ataupun peraturan lainnya hanya saja harus ada keselarasan dan kesinambungan dengan peraturan atau perundang-undangan yang ada di atasnya. Sehingga tidak tumpang tindih,” ujarnya.
Sementara terkait dengan arahan Presiden Jokowi yang mengharapkan para kepala daerah menjalin kemitraan yang harmonis dengan Forkopimda, Herman Deru menegaskan, dirinya sejak dari awal menjabat sebagai Gubernur Sumsel pada Oktober 2018 lalu telah menjalin harmonisasi dengan unsur Forkopimda yang ada di Sumsel. Demikian juga dengan 17 kabupaten/kota di Sumsel para bupati/wali kota juga telah sinergi dengan Forkopimda masing-masing dalam membangun daerah.
"Untuk di Sumsel sejauh ini telah terbangun dengan baik harmonisasi antara kepala daerah dengan Forkopimda melalui jalinan komunikasi yang aktif sebagai salah satu upaya preventif, pencegahan terhadap kejadian yang mungkin akan menimbulkan gejolak di daerah. Sebab dengan situasi yang kondusif pemerintah akan dapat menjalankan pembangunan dengan baik demikian juga dengan investor akan mudah masuk dengan adanya jaminan keamanan,” ucapnya.
Presiden Jokowi dalam arahannya pada Rakornas Kepala Daerah dan Forkopimda kali ini meminta para kepala daerah dan DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota tak lagi mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda).
“Jangan banyak-banyak membuat Perda. Jangan banyak-banyak membuat Pergub. Jangan banyak-banyak membuat Perbup dan jangan banyak-banyak membuat Perwali,” kata Jokowi. (*)
