LSI Denny JA: Kepercayaan Publik ke Polisi dan TNI Turun

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Panglima TNI, Marsekal Hadi Tjahjanto bersama Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal Tito Karnavian saat memeriksa kesiapan seluruh personil pengamanan saat gelar apel pengamanan jelang pengambilan sumpah dan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih di Lapangan Silang Monas, Jakarta, Kamis, 17 Oktober 2019. Pengamanan akan menggunakan pola tiga ring yakni di depan, di halaman parkir dan di dalam gedung. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

    Panglima TNI, Marsekal Hadi Tjahjanto bersama Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal Tito Karnavian saat memeriksa kesiapan seluruh personil pengamanan saat gelar apel pengamanan jelang pengambilan sumpah dan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih di Lapangan Silang Monas, Jakarta, Kamis, 17 Oktober 2019. Pengamanan akan menggunakan pola tiga ring yakni di depan, di halaman parkir dan di dalam gedung. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

    TEMPO.CO, Jakarta - Hasil sigi Lingkaran Survei Indonesia atau LSI Denny JA menyebut tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga negara menurun akibat efek Pilpres 2019 dan Pilkada DKI 2017.

    "Kami telah melakukan empat kali survei, yakni pra dan setelah Pilkada DKI 2017, serta sebelum dan sesudah Pilpres 2019," kata peneliti senior LSI Denny JA, Adjie Alfaraby, saat menyampaikan hasil survei tersebut di Jakarta, Rabu, 13 November 2019.

    Pilkada DKI Jakarta 2017 penting untuk dimasukkan dalam riset, kata dia, karena sebagai salah satu pilkada yang menyedot perhatian publik. Pilkada ini juga cukup membelah pemilih dalam dua kutub yang terbawa sampai Pilpres 2019.

    Dari hasil survei itu, kata dia, tingkat kepercayaan terhadap lembaga-lembaga negara turun, seperti DPD dari 68,7 persen pada bulan Juli 2018 menjadi 64,2 persen pada bulan September 2019 atau setelah pilpres. 

    Kepercayaan publik terhadap DPR dari 65 persen pada survei Juli 2018, kata dia, menurun menjadi 63,5 persen pada bulan September 2019. Demikian pula, KPK dari 89 persen menjadi 85,7 persen.

    "Pada bulan Juli 2018, mereka yang percaya MK bekerja untuk kepentingan rakyat sebesar 76,4 persen. Namun, pascapilpres menurun menjadi 70,2 persen," katanya.

    Begitu pula dengan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polri dari 87,7 persen menjadi 72,1 persen, TNI dari 90,4 persen menjadi 89 persen, hingga KPU dari 82,3 persen menjadi 78,1 persen.

    Hasil survei yang sama juga terjadi pada pra dan setelah Pilkada DKI 2017, kata dia, seperti DPR dari 58,4 persen pada survei Juli 2016 menjadi 58,2 persen pada bulan Agustus 2017.

    Untuk DPD dari 62,7 persen menjadi 60,8 persen, MK dari 82,5 persen menjadi 78,8 persen, Polri dari 85,8 persen jadi 78,5 persen, dan TNI dari 93,4 persen menjadi 91,6 persen.

    Meski demikian, Adjie menyebutkan hasil survei tersebut baru sebatas potret atas efek terhadap suatu peristiwa, yakni kontestasi pilpres dan pilkada, atau belum bisa dikatakan sebagai tren.

    Adjie menambahkan pengumpulan data survei nasional itu dilakukan pada bulan Juli 2016, Agustus 2017, Juli 2018, dan September 2019 dengan metode multistage random sampling. Jumlah responden awal sebanyak 1.200 responden di 34 provinsi dengan margin error sekitar 2,9 persen.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tips Menghadapi Bisa Ular dengan Menggunakan SABU

    Untuk mengatasi bisa ular, dokter Tri Maharani memaparkan bahwa bisa ular adalah protein yang hanya bisa ditawar dengan SABU polivalen.