Sebaliknya, Arya menilai partai pemenang seperti Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan akan diuntungkan. Partai banteng, kata dia, akan memiliki kendali cukup kuat untuk memenangkan kadernya melalui pilkada tak langsung.
"PDIP tentu sudah berhitung. Kalau dikembalikan ke DPRD tentu yang akan menguasai kepala daerah itu nanti hanya partai-partai besar," ujarnya.
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto sudah mengisyaratkan setuju mengevaluasi sistem pilkada langsung. PDIP pun menyarankan pemilihan umum kembali ke sistem musyawarah mufakat tanpa voting. “Sistem politik, sistem kepartaian, dan sistem pemilu harus senafas dengan demokrasi Pancasila yang mengandung elemen pokok perwakilan, gotong royong, dan musyawarah," ujar Hasto Kristiyanto melalui keterangan tertulis pada Jumat, 8 November 2019.
Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Ahmad Doli Kurnia mengatakan tak akan terburu-buru mengevaluasi sistem pilkada. Dia juga mengklaim tak akan mengabaikan prinsip dasar demokrasi.
"Demokrasi menjadi bagian pembangunan sistem politik kita," kata politikus Partai Golkar itu, Jumat, 8 November 2019.
Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi, Fadjroel Rachman, mengatakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyatakan sikap pemerintah ingin Pilkada tetap dilakukan secara langsung. Menurut Fadjroel, pemilihan secara langsung merupakan cermin kedaulatan rakyat atau demokrasi yang sejalan dengan cita-cita Reformasi 1998. "Presiden Jokowi mengatakan 'Pilkada provinsi/kabupaten/kota tetap melalui mekanisme pemilihan langsung'," kata Fadjroel lewat pesan singkat, Selasa, 12 November 2019.
BUDIARTI UTAMI PUTRI | AHMAD FAIZ | DEWI NURITA | ESTER
