Ridwan Kamil Tak Setuju Pilkada Langsung Dihapus

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil saat menjadi pembicara pada Workshop Nasional Partai NasDem, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota se-Indonesia  di Jakarta, Minggu, 10 November 2019. (Foto: Doc. Humas Pemprov Jabar)

    Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil saat menjadi pembicara pada Workshop Nasional Partai NasDem, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota se-Indonesia di Jakarta, Minggu, 10 November 2019. (Foto: Doc. Humas Pemprov Jabar)

    TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan tidak setuju apabila pemilihan kepala daerah alias pilkada langsung dihapuskan. Ia menyebut masyarakat punya hak untuk memilih langsung kepala daerahnya.

    "Saya kan produknya pilkada langsung, pasti lah saya sesuai dengan hak rakyat memilih langsung kepala daerah jangan dihilangkan," ujar dia di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Selasa, 12 November 2019.

    Menurut pria yang akrab disapa Emil itu, apabila pilkada langsung berencana dihapus lantaran isu biaya mahal, maka Komisi Pemilihan Umum bisa mengubah peraturannya. Misalnya dengan meminimalisir proses kampanye dan lainnya. "Jadi apakah lewat media sosial saja, tidak perlu lewat fisik," kata mantan Wali Kota Bandung itu.

    Emil berpendapat persoalan biaya bisa diatasi dengan metode kreatif, ketimbang mewacanakan mencabut hak demokrasi masyarakat. Padahal, ujar dia, selama ini hak demokrasi masyarakat sudah berjalan dengan baik.

    Wacana evaluasi pilkada langsung pertama kali diungkapkan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Tito menyatakan ingin mengkaji pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung. Menurut Tito, sistem politik pilkada langsung yang sudah berjalan selama 20 tahun belakangan ini perlu dievaluasi. Dia menuturkan sistem tersebut bermanfaat bagi partisipasi demokrasi, tetapi juga memiliki sisi negatif.

    "Kita lihat mudaratnya juga ada, politik biaya tinggi. Kepala daerah kalau enggak punya Rp 30 miliar mau jadi bupati mana berani dia," kata Tito di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 6 November 2019.

    Emil mengakui bahwa biaya pilkada memang mahal. Karena itu, Emil menyarankan agar persoalan itu didiskusikan terlebih dahulu. "Jangan langsung dicabut," kata dia.

    Pilkada langsung, ujar Emil, selama ini telah membuka peluang agar orang-orang yang tidak dikenal bisa menjadi kepala daerah. Itu berbeda dengan metode pemilihan tidak langsung yang mewajibkan calon masuk ke ekosistem politik terlebih dahulu. Sehingga, tak semua orang bisa melakukannya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Perjalanan Pemakzulan Donald Trump Dari Ukraina Ke Kongres AS

    Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat mencetuskan penyelidikan untuk memakzulkan Presiden Donald Trump. Penyelidikan itu bermula dari Ukraina.