Saran Tokoh untuk Mahfud MD: Sistem Politik Perlu Dewan Pengawas

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menko Polhukam Mahfud MD (kanan) bersama Menlu Retno LP Marsudi (kiri) bersiap mengikuti ASEAN Political - Security Community (APSC) Council Meeting ke-20 di Impact Arena, Bangkok, Thailand, Sabtu 2 November 2019. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

    Menko Polhukam Mahfud MD (kanan) bersama Menlu Retno LP Marsudi (kiri) bersiap mengikuti ASEAN Political - Security Community (APSC) Council Meeting ke-20 di Impact Arena, Bangkok, Thailand, Sabtu 2 November 2019. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

    TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah tokoh masyarakat memberi saran kepada Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD mengenai fungsi Dewan Pengawas. Menurut para tokoh itu Dewan Pengawas bukan hanya perlu untuk mengawasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tapi seluruh birokrasi.

    "Tadi Pak Emil (Salim) bilang, pengawas itu bukan hanya untuk KPK. Pengawas itu juga perlu untuk sistem politik kita," kata penulis senior Toeti Heraty seusai bertemu dengan Mahfud MD di Gedung Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Jakarta, Senin, 11 November 2019.

    Toeti mengatakan dalam pertemuan itu juga dibahas pentingnya mengawasi partai-partai politik sebab mereka membutuhkan dana untuk kampanye politik. "Dewan Pengawas itu juga perlu untuk mengawasi partai politik. Sebab mereka perlu dana. Dananya ambil dari mana?" kata Toeti.

    Toeti mengatakan seharusnya KPK dijadikan Dewan Pengawas sistem politik, bukan malah diberi Dewan Pengawas sendiri. Sebab fungsi KPK adalah untuk menangkal partai politik menghimpun dana dari sumber-sumber tak diketahui tadi.

    Senada dengan Toeti, tokoh pemerhati lingkungan Ismid Hadad mengatakan sebenarnya sistem pengawasan diperlukan tidak hanya di KPK saja namun juga di Kementerian/ Lembaga Negara. Sebab di sana, pengawasan itu juga tidak berfungsi dengan baik. Ismid mencontohkan dengan munculnya kasus desa fiktif yang menghebohkan. "Munculnya kasus desa fiktif, itu menunjukkan lemahnya sistem pengawasan di kementerian atau lembaga kita."

    Seluruh Kementerian/ Lembaga seharusnya juga diberi Dewan Pengawas agar perombakan birokrasi berlangsung lebih cepat. Birokrasi mesti dirombak, diubah sama sekali. “Saya kira pak Menko menunjukkan jika itu memang sesuatu yang bisa dipertimbangkan," kata Ismid.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Perjalanan Pemakzulan Donald Trump Dari Ukraina Ke Kongres AS

    Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat mencetuskan penyelidikan untuk memakzulkan Presiden Donald Trump. Penyelidikan itu bermula dari Ukraina.