INFO NASIONAL — Upaya mewujudkan pemerintahan yang baik terus dilakukan Ganjar Pranowo selama memimpin Jawa Tengah. Tidak hanya di kalangan eksekutif, Ganjar juga menginginkan terwujudnya good goverment tersebut di kalangan legislatif.
Terbaru, Ganjar "menyekolahkan" 1.590 anggota legislatif, baik provinsi maupun kabupaten/kota se-Jawa Tengah. Para anggota dewan yang terpilih pada pemilu lalu tersebut diberikan pembekalan tentang banyak hal, termasuk tentang integritas dan antikorupsi.
Baca Juga:
Menggandeng Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Jawa Tengah, Ganjar menggelar pelatihan kepada seluruh anggota DPRD baru tersebut di beberapa tempat. Dibagi menjadi 33 angkatan, para anggota dewan belajar tentang tugas, pokok dan fungsi (tupoksi) serta berbagai hal yang menyangkut dunia legislatif.
Pelatihan ini sudah dilaksanakan beberapa waktu lalu. Secara bergantian, para anggota dewan dijadwalkan mengikuti pelatihan yang diisi oleh sejumlah pihak, salah satunya Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo.
"Kegiatan ini kami lakukan atas perintah Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang memerintahkan kami menggelar orientasi pembekalan bagi anggota dewan yang baru saja dilantik tentang banyak hal, termasuk integritas dan antikorupsi," kata Ganjar saat ditemui di sela memberikan pembekalan kepada anggota DPRD di Griya Persada Convention Hotel Bandungan, Senin, 11 November 2019.
Baca Juga:
Integritas dan antikorupsi, lanjut Ganjar, menjadi hal utama yang ditekankan dalam pelatihan tersebut. Sebagai pejabat publik, dia berharap anggota DPRD diharapkan dapat membangun integritas dari parlemen.
"Kalau sudah membangun sistemnya dengan baik, maka dalam fungsi pengawasan mereka akan dapat menjaga legislasi dan marwah etik sebagai pejabat publik, sehingga tidak membikin kecurigaan orang," ujarnya menegaskan.
Selain soal integritas, pelatihan itu juga diperuntukkan bagi anggota dewan untuk memahami tentang pekerjaannya sebagai wakil rakyat. Persoalan-persoalan sosial yang banyak terjadi di lapangan harus dapat diselesaikan dengan baik. Misalnya reformasi birokrasi, angka kematian ibu dan anak saat melahirkan, stunting, dan sebagainya. Masalah-masalah itu harus dipahami betul karena akan menjadi indikator pembangunan.
"Sehingga, saat memutuskan anggaran atau menetapkan politik anggaran, ada skala prioritas yang mereka lakukan. Itu yang kami genjot agar mereka bisa bekerja betul-betul sesuai dengan harapan rakyat," kata Ganjar.
Di sisi lain, Kepala BPSDM Jateng, Arief Irwanto, mengatakan proses orientasi terhadap anggota DPRD telah dilakukan sebagian. Nantinya, seluruh anggota DPRD se-Jateng akan dibagi dalam 33 angkatan dan dilakukan pelatihan secara bergiliran. (*)
