Soal Komitmen Terbitkan Perpu KPK, Mahfud MD Mengaku Dilematis

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menko Polhukam Mahfud MD (tengah) bersama Menlu Retno LP Marsudi (kedua kanan) mengikuti ASEAN Political - Security Community (APSC) Council Meeting ke-20 di Impact Arena, Bangkok, Thailand, Sabtu 2 November 2019. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

    Menko Polhukam Mahfud MD (tengah) bersama Menlu Retno LP Marsudi (kedua kanan) mengikuti ASEAN Political - Security Community (APSC) Council Meeting ke-20 di Impact Arena, Bangkok, Thailand, Sabtu 2 November 2019. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyatakan secara pribadi, ia masih berkomitemen ingin agar Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (Perpu KPK) diterbitkan. Namun Mahfud mengakui saat ini, posisinya menjadi dilematis karena ia menjabat sebagai menteri.

    "Saya menteri sekarang. Ketika akan diangkat itu, tidak ada visi menteri, yang ada visi presiden," kata Mahfud, di Kantornya, di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin malam, 11 November 2019.

    Tugas menteri adalah melaksanakan tugas presiden. “Maka dalam posisi ini tentu saya nunggu presiden kan, mengeluarkan Perpu atau tidak.”

    Mahfud menyampaikannya kepada sejumlah tokoh koalisi masyarakat sipil, yang hadir di kantornya. Di antatanya adalah budayawan Goenawan Mohamad, Frans Magnis Suseno, Emil Salim, hingga Bivitri Susanti.

    Para tokoh itu yang bersama Mahfud mendorong agar Presiden Joko Widodo menerbitkan Perpu, sebelum akhirnya Mahfud ditunjuk sebagai Menkopolhukam.

    Mahfud berjanji akan tetap memberi saran dan pertimbangan kepada Jokowi untuk menerbitkan Perpu KPK. Ia juga akan ikut bersuka ria, jika Perpu akhirnya diterbitkan. "Saya pasti sangat senang kalau Perpu itu dikeluarkan."

    Eks Ketua Mahkamah Konstitusi itu mengatakan Jokowi sebenarnya tak sulit diajak berbicara soal hal ini. Namun dari obrolan terakhir, Mahfud mengatakan Jokowi masih belum memutuskan apakah akan menerbitkan Perpu atau tidak, karena adanya gugatan terhadap Undang-Undang KPK baru di Mahkamah Konstitusi.

    Jokowi, kata dia, ingin agar gugatan di MK diselesaikan terlebih dahulu hingga putusan keluar. Putusan MK itu akan dianalisis kembali, untuk menjadi bahan pertimbangan keputusan apakah Perpu KPK diterbitkan atau tidak. "Sehingga kita tidak terlalu buru-buru. Kalau kata Pak Presiden itu kan kurang sopan, kurang etis, orang proses sedang berjalan lalu ditimpa dengan Perpu. Itu presiden yang menyatakan," ujar Mahfud.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tips Menghadapi Bisa Ular dengan Menggunakan SABU

    Untuk mengatasi bisa ular, dokter Tri Maharani memaparkan bahwa bisa ular adalah protein yang hanya bisa ditawar dengan SABU polivalen.