Anaknya Dipanggil KPK, Yasonna Akui Belum Terima Surat Panggilan

Reporter:
Editor:

Purwanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi suap

    Ilustrasi suap

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan belum ada surat panggilan resmi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diterima oleh anaknya, Yamitema Tirtajaya Laoly. KPK memanggil Yamitema sebagai saksi dalam kasus korupsi Wali Kota Medan Tengku Dzulmi Edin.

    "Hard copy panggilan itu belum sampai sama dia. Baru dari pemko hanya di screenshot sama dia, (bahwa) ada panggilan," kata Yasonna saat ditemui di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin, 11 November 2019.

    Yasonna mengatakan anaknya saat ini berada di Jakarta. Sedangkan surat dikirimkan ke Medan. Karena itu, ia mengatakan agar anaknya menunggu hingga surat resmi dari KPK benar-benar diterima olehnya dulu.

    "Saya bilang, sudah kirimi saja surat ke KPK, mendapat informasi begini. Nanti kalau dapat panggilan yang dapat hard copy-nya, dia akan datang. Mungkin klarifikasi ya," kata Yasonna.

    Yamitema akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Medan nonaktif Isya Ansyari. Yasonna mengatakan anaknya adalah seorang pebisnis yang aktif di Medan. Namun ia mengatakan Yamitema tak tahu banyak soal kasus itu.

    "Dia dipanggil karena dia kan business man juga, tapi selama tiga tahun ini dia dalam urusan di kota Medan, dia gak banyak terlibat," kata Yasonna.

    Dalam agenda pemeriksaan KPK, Tema, panggilan Yamotema, akan diperiksa selaku Direktur PT Kani Jaya Sentosa. Dilihat di profil LinkedIn Tema, Kani Jaya beralamat di Medan dan bergerak di bidang kontraktor proyek jalan dan sekolah. Sesuai catatan Tempo, PT Kani Jaya kerap memenangi tender, termasuk proyek Pemerintah Kota Medan.

    EGI ADYATAMA | ROSSENO AJI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Perjalanan Pemakzulan Donald Trump Dari Ukraina Ke Kongres AS

    Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat mencetuskan penyelidikan untuk memakzulkan Presiden Donald Trump. Penyelidikan itu bermula dari Ukraina.