PKB Anggap Wakil Menteri Bukan Kebutuhan, tapi Akomodasi Politik

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo (keempat kiri) didampingi Wakil Presiden Ma'ruf Amin (keempat kanan) berfoto bersama calon-calon wakil menteri Kabinet Indonesia Maju sebelum acara pelantikan di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat, 25 Oktober 2019. ANTARA

    Presiden Joko Widodo (keempat kiri) didampingi Wakil Presiden Ma'ruf Amin (keempat kanan) berfoto bersama calon-calon wakil menteri Kabinet Indonesia Maju sebelum acara pelantikan di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat, 25 Oktober 2019. ANTARA

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Dita Indahsari mengatakan rencana Presiden Joko Widodo atau Jokowi menambah kursi wakil menteri lebih untuk akomodasi politik. Dia menganggap hal ini juga berlaku untuk Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Pendidikan Tinggi yang sedang dipertimbangkan untuk diberi wakil menteri.

    "Jadi bukan bicara kebutuhan lagi," kata Dita kepada Tempo, Ahad, 10 November 2019.

    Dia pun mempertanyakan rencana Jokowi menambah wakil menteri di kabinetnya. Sebab, kata Dita, Jokowi sebelumnya berniat merampingkan birokrasi dengan memangkas eselon 3 dan 4 di kementerian dan lembaga.

    "Memang itu hak presiden yang kami hormati. Namun pertanyaan kami apakah ini sejalan dengan harapan presiden sendiri untuk merampingkan birokrasi," 

    Dita mengatakan posisi wakil menteri memang diperlukan untuk kementerian yang tugas-tugasnya tidak diotonomikan seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Agama, dan Kementerian Hukum dan HAM. Namun kementerian di luar itu sudah memiliki direktur jenderal, staf ahli, dan staf khusus setingkat eselon 1 untuk membantunya.

    Jokowi sebelumnya dikabarkan akan menambah enam wakil menteri baru. Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Fadjroel Rachman mengatakan salah satu yang digodok adalah posisi Wakil Menteri Pendidikan, Kebudayaan, dan Pendidikan Tinggi.

    "Sedang dibicarakan," kata dia lewat pesan singkat kepada Tempo, Sabtu, 9 November 2019. Dia mengatakan calon wamen dan waktu pelantikan sepenuhnya hak prerogatif Jokowi.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Intoleransi di Bantul dan DIY Yogyakarta dalam 2014 hingga 2019

    Hasil liputan Tempo di DIY Yogyakarta, serangan terhadap keberagaman paling banyak terjadi di Bantul sepanjang 2014 sampai 2019.