Ridwan Kamil: Lembaga Eksekutif-Legislatif Harus Saling Menguatkan

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil saat menjadi pembicara pada Workshop Nasional Partai NasDem, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota se-Indonesia  di Jakarta, Minggu, 10 November 2019. (Foto: Doc. Humas Pemprov Jabar)

    Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil saat menjadi pembicara pada Workshop Nasional Partai NasDem, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota se-Indonesia  di Jakarta, Minggu, 10 November 2019. (Foto: Doc. Humas Pemprov Jabar)

    INFO JABAR — Lembaga eksekutif dan legislatif dalam pemerintahan harus berjalan beriringan dan saling menguatkan. Tujuannya agar proses pembangunan berjalan efektif dan kesejahteraan masyarakat terus meningkat.

    Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, mengatakan hal itu saat menjadi pemateri pada  Workshop Nasional Partai NasDem, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota se-Indonesia dengan tema "Hubungan Eksekutif dan Legislatif" di Jakarta, Minggu, 10 November 2019.

    Menurut Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil, ada tiga upaya yang mendorong majunya sebuah bangsa, yakni sumber daya manusia (SDM), reformasi birokrasi, dan infrastruktur.

    "Sejalan dengan pemerintah pusat, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat tengah fokus pada penguatan sumber daya manusia," kata Emil.

    Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jabar sudah melakukan sejumlah upaya, seperti revitalisasi SMK dan menggagas program Jabar Masagi untuk penguatan SDM. Program Jabar Masagi bertujuan menguatkan fondasi generasi muda dengan nilai-nilai pendidikan karakter.

    Jabar Masagi sudah masuk ke dunia pendidikan. Peserta didik diharapkan dapat menjadi manusia berbudaya yang memiliki kemampuan untuk bisa belajar merasakan (surti/rasa), belajar memahami (harti/karsa), belajar melakukan (bukti), belajar hidup bersama (bakti/dumadi nyata).

    "12 bulan terakhir saya sudah lakukan upaya-upaya penguatan sumber daya manusia," kata Emil.

    Emil menjelaskan bahwa Pemda Provinsi Jabar saat ini menerapkan Dynamic Governance atau Birokrasi Dinamis. Tujuannya untuk mendobrak kebekuan dan lambannya kegiatan pembangunan akibat permasalahan birokrasi.

    Penerapan Birokrasi Dinamis tidak hanya membuat roda pemerintahan dan pembangunan berjalan lebih cepat, juga menghadirkan sumber-sumber anggaran pembangunan yang semakin banyak.

    Selain bergantung pada tiga anggaran negara yang meliputi APBD kabupaten/kota, APBD provinsi, dan APBN, Pemda Provinsi Jabar memanfaatkan lima sumber anggaran lain yang disebut dengan Delapan Pintu Anggaran.

    Lima sumber anggaran tersebut meliputi KPBU (Kerjasama Pemerintah Badan Usaha) atau Public Private Partnership (PPP), obligasi daerah, dana perbankan, dana umat, dan dana tanggungjawab sosial perusahaan (CSR).

    Dalam pengelolaan pemerintahan, Peprov Jabar juga mempraktikkan konsep Penthahelix dengan menggandeng lima unsur, yaitu ABCGM (akademisi, bisnis, community, government, dan media).

    Pada peringatan Hari Pahlawan, 10 November ini, Emil menekankan semangat para pahlawan harus dijadikan pemicu menuju Indonesia Emas 2045. Karenya, ia mengajak semua elemen bangsa untuk menyalakan kembali semangat pahlawan Tanah Air di peringatan Hari Pahlawan 2019.

    "Mari kita buktikan kepada para pahlawan pendiri NKRI, bahwa tahun 2045 adalah tahun emas, tahun di mana Indonesia menjadi negara adidaya," kata Emil. 

    Emil pun berpesan kepada generasi muda untuk menuangkan ide dan pemikirannya menjadi karya nyata. "Dan sebagai calon pemimpin masa depan, generasi muda harus melahirkan karya secara konsisten dan produktif. Sebab, produktivitas menunjukkan keberdayaan," ujarnya. (*)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Intoleransi di Bantul dan DIY Yogyakarta dalam 2014 hingga 2019

    Hasil liputan Tempo di DIY Yogyakarta, serangan terhadap keberagaman paling banyak terjadi di Bantul sepanjang 2014 sampai 2019.