Pilkada Langsung Dievaluasi, Pengamat: Itu Visi Presiden dan PDIP

Reporter:
Editor:

Kukuh S. Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Peneliti Formappi Lucius Karus, Peneliti SMRC Sirajuddin Abbad, Direktur Eksekutif Formappi Made Leo Wiratma, Direktur Eksekutif Lingkar Madani Ray Rangkuti dalam diskusi bertajuk DPR Baru: Antara Perppu dan Amandemen GBHN di Kawasan Matraman, Jakarta, Senin 14 Oktober 2019. Tempo/Budiarti Utami Putri

    Peneliti Formappi Lucius Karus, Peneliti SMRC Sirajuddin Abbad, Direktur Eksekutif Formappi Made Leo Wiratma, Direktur Eksekutif Lingkar Madani Ray Rangkuti dalam diskusi bertajuk DPR Baru: Antara Perppu dan Amandemen GBHN di Kawasan Matraman, Jakarta, Senin 14 Oktober 2019. Tempo/Budiarti Utami Putri

    TEMPO.CO, Jakarta-Direktur Lingkar Madani (Lima) Ray Rangkuti melihat rencana evaluasi pilkada langsung yang disebutkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian merupakan visi dari Presiden Joko Widodo dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

    "Kalau udah dari Tito, itu udah sepaket. Artinya itu pemikiran Presiden, dan sekaligus itu pemikiran dari PDI Perjuangan," tutur Ray saat dihubungi, Ahad 10 November 2019.

    Menurut Ray, Tito berani menyatakan hal kontroversial seperti itu karena sudah direncanakan sejak awal dengan Presiden dan PDI Perjuangan. Ray menyebut, sejak awal presiden sudah menekankan bahwa tidak ada visi misi menteri, yang ada hanya visi misi presiden.

    "Jadi kalau Tito menyebutkan, ya, itu visi Presiden. Nah Presidennya dari mana, dari PDI Perjuangan," kata dia.

    Sebelumnya Mendagri Tito Karnavian menyatakan ingin mengkaji pelaksanaan pilkada langsung. Menurut Tito, sistem politik pilkada langsung yang sudah berjalan selama 20 tahun belakangan ini perlu dievaluasi. Dia menuturkan sistem tersebut bermanfaat bagi partisipasi demokrasi, tetapi juga memiliki sisi negatif.

    "Kita lihat mudaratnya juga ada, politik biaya tinggi. Kepala daerah kalau enggak punya Rp 30 miliar mau jadi bupati mana berani dia," kata Tito di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 6 November 2019.

    Menanggapi usulan tersbeut, PDI Perjuangan langsung menyatakan sepakat. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto berpendapat, pelaksanaan sistem pemilu langsung menyebabkan tingginya biaya dan memunculkan korupsi. Sehingga, PDIP menyarankan pemilih umum kembali ke sistem musyawarah mufakat tanpa voting.

    “Sistem politik, sistem kepartaian, dan sistem pemilu harus senafas dengan demokrasi Pancasila yang mengandung elemen pokok perwakilan, gotong royong, dan musyawarah," ujar Hasto Kristiyanto lewat keterangan tertulis pada Jumat, 8 November 2019. "Demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat sudah tereduksi menjadi demokrasi kekuatan kapital."

    Ray menduga, hal ini bisa jadi merupakan strategi dari PDI Perjuangan untuk memenangkan pilkada di beberapa daerah yang selama ini tidak mereka menangkan melalui pemilihan langsung. "Kalau (pemilihan) kepala daerah melalui DPRD, kan relatif mereka bisa bersuara. Karena legislatifnya kuat," tuturnya.

    FIKRI ARIGI | BUDIARTI UTAMI PUTRI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Intoleransi di Bantul dan DIY Yogyakarta dalam 2014 hingga 2019

    Hasil liputan Tempo di DIY Yogyakarta, serangan terhadap keberagaman paling banyak terjadi di Bantul sepanjang 2014 sampai 2019.