Kabar Jokowi Tambah Wakil Menteri, PKPI Siapkan Kader

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Diaz Hendropriyono bersama 13 kader seusai menemui Wakil Presiden terpilih Ma'ruf Amin di kediamannya, Jalan Situbondo, Menteng, Jakarta Pusat. Rabu 7 Agustus 2019. Tempo/ Fikri Arigi.

    Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Diaz Hendropriyono bersama 13 kader seusai menemui Wakil Presiden terpilih Ma'ruf Amin di kediamannya, Jalan Situbondo, Menteng, Jakarta Pusat. Rabu 7 Agustus 2019. Tempo/ Fikri Arigi.

    TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Verry Surya Hendrawan mengatakan, partainya menyiapkan kader seiring kabar bahwa Presiden Joko Widodo atau Jokowi hendak menambah enam wakil menteri baru di kabinet. Namun dia mengklaim PKPI berada dalam posisi pasif alias menunggu saja arahan dari Jokowi.

    "PKPI tentu saja telah mempersiapkan kader-kader terbaiknya sehingga siap kapan pun diperlukan untuk membantu jalannya pemerintahan, apapun posisinya," kata Verry lewat keterangan tertulis, Ahad, 10 November 2019.

    PKPI hingga kini belum mendapatkan satu pun portofolio di Kabinet Indonesia Maju. Verry pun mengapresiasi rencana penambahan wakil menteri baru di kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin itu.

    Dia menilai penambahan posisi wakil menteri telah melalui proses seleksi panjang dan ketat, evaluasi kapabilitas dan rekam jejak, serta pertimbangan cermat Jokowi-Ma'ruf.

    "Mari bersama kita tunggu dan doakan agar putra-putri terbaik, dapat terpilih mengisi posisi wamen dan posisi-posisi strategis lainnya di pemerintahan," ujarnya.

    Presiden Jokowi sebelumnya dikabarkan akan menambah enam wakil menteri baru. Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Fadjroel Rachman mengatakan salah satu yang digodok adalah posisi Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

    "Sedang dibicarakan," kata dia lewat pesan singkat kepada Tempo, Sabtu, 9 November 2019. Dia mengatakan calon wamen dan waktu pelantikan sepenuhnya hak prerogatif Jokowi.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Intoleransi di Bantul dan DIY Yogyakarta dalam 2014 hingga 2019

    Hasil liputan Tempo di DIY Yogyakarta, serangan terhadap keberagaman paling banyak terjadi di Bantul sepanjang 2014 sampai 2019.