OC Kaligis Gugat Novel Baswedan, Haris Azhar: Enggak Ada Kerjaan

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Advokat dari Lembaga advokasi hukum dan HAM Lokataru, Haris Azhar, saat melaporkan Ketua Pengadilan Negeri Timika, Papua, Relly D. Behuku ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan kasus gratifikasi, 12 Februari 2018. Dewi Nurita/Tempo

    Advokat dari Lembaga advokasi hukum dan HAM Lokataru, Haris Azhar, saat melaporkan Ketua Pengadilan Negeri Timika, Papua, Relly D. Behuku ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan kasus gratifikasi, 12 Februari 2018. Dewi Nurita/Tempo

    TEMPO.CO, Jakarta - Pegiat antikorupsi Haris Azhar menyindir gugatan yang dilayangkan terpidana kasus suap hakim OC Kaligis terkait kasus lawas Novel Baswedan. Menurut dia, OC Kaligis seperti tidak ada kerjaan dan akhirnya mencari perhatian publik.

    "Jadi orang-orang seperti koruptor itu yang gugat kasus Novel itu namanya enggak ada kerjaan dalam sel, jadi dia cari-cari hal lain," kata Haris di Gedung Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Sabtu, 9 November 2019.

    Haris menghargai hak OC Kaligis untuk membuat gugatan. Akan tetapi, menurut dia, tindakan mantan pengacara ini tidak penting dan justru kontraproduktif dengan upaya pemberantasan korupsi.

    Lebih jauh, ia menilai gugatan OC Kaligis cuma buang-buang duit negara. Sebab, persidangan yang akan mengadili gugatannya bakal menggunakan uang negara. Sementara gugatannya terhadap Novel, dia nilai tidak penting. "Sebenarnya ngurangin bujet negara untuk hal-hal yang enggak penting."

    Sebelumnya, OC Kaligis menggugat Jaksa Agung dan Kejaksaan Negeri Bengkulu ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam gugatannya, Kaligis meminta Jaksa Agung untuk melanjutkan penuntutan terhadap Novel dalam kasus penganiayaan pencuri sarang burung walet. Kasus yang kerap dikaitkan dengan upaya kriminalisasi Novel oleh kepolisian.

    Kejaksaan pada Februari 2016, mengeluarkan Surat Keputusan Penghentian Perkara untuk kasus ini. Hakim tunggal praperadilan kemudian memutus bahwa penerbitan SKPP itu tidak sah, dan memerintahkan kejaksaan untuk melanjutkan perkara itu. Sikap kejaksaan yang tak melanjutkan perkara inilah yang digugat OC Kaligis.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Intoleransi di Bantul dan DIY Yogyakarta dalam 2014 hingga 2019

    Hasil liputan Tempo di DIY Yogyakarta, serangan terhadap keberagaman paling banyak terjadi di Bantul sepanjang 2014 sampai 2019.