5 Pejabat Pemerintah Ini Bicara Desa Siluman

Reporter:
Editor:

Maria Rita Hasugian

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ratusan mobil operasional kepala desa diparkir di halaman kantor Bupati Tasikmalaya, Bojong Koneng, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, Kamis 7 November 2019. Asosiasi Perangkat Desa (Apdesi) se-Kabupaten Tasikmalaya mengembalikan mobil operasionalnya sebagai aksi kekecewaannya terhadap pemerintah daerah lantaran tidak adanya bantuan hukum dan lambannya proses pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) serta Dana Desa (DD) yang berdampak pada keterlambatan pembangunan di desa sehingga menjadi sasaran protes masyarakat. ANTARA FOTO/Adeng Bustomi

    Ratusan mobil operasional kepala desa diparkir di halaman kantor Bupati Tasikmalaya, Bojong Koneng, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, Kamis 7 November 2019. Asosiasi Perangkat Desa (Apdesi) se-Kabupaten Tasikmalaya mengembalikan mobil operasionalnya sebagai aksi kekecewaannya terhadap pemerintah daerah lantaran tidak adanya bantuan hukum dan lambannya proses pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) serta Dana Desa (DD) yang berdampak pada keterlambatan pembangunan di desa sehingga menjadi sasaran protes masyarakat. ANTARA FOTO/Adeng Bustomi

    TEMPO.CO, Jakarta -Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan adanya laporan terkait desa fiktif  atau desa siluman dalam rapat bersama Komisi Keuangan DPR. Desa Ulu Meraka, Desa Uepai dan Desa Morehe itu mendapat jatah dana desa, namun nyatanya tak berpenduduk. Terkait hal tersebut, berikut ini 5 tanggapan dari pejabat pemerintah:

    1. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar.

    Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar membantah tudingan Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait desa siluman. Desa fiktif itu muncul diduga sebagai modus supaya bisa mendapat bagian dari dana desa.

    "Harus kita samakan dulu persepsi pemahaman fiktif itu apa. Karena yang dimaksud fiktif itu sesuatu yang enggak ada, kemudian dikucuri dana, dan dana enggak bisa dipertanggungjawabkan. Itu (desa fiktif) enggak ada," kata Abdul di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat, 8 November 2019.

    2. Anggota DPR Komisi XI
    Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin mengatakan, apabila benar ada desa siluman yang menikmati dana desa sebesar Rp 1 miliar, perbuatan tersebut merupakan pengkhianatan terhadap hak rakyat.

    "Apabila ini benar, maka hal ini sungguh pengkhianatan yang konyol dan keterlaluan terhadap hak rakyat yang harusnya disalurkan lewat dana desa tersebut," kata dia melalui keterangan tertulis, Kamis, 7 November 2019.

    Dia mengatakan, jika desa siluman ini terbukti, langkah yang harus ditempuh merupakan jalur hukum yakni ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lalu pihak Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi harus ikut memberikan sanksi.

    3. Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Askolani
    Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani mengatakan laporan adanya desa siluman sedang ditinjau oleh kementeriannya.

    "Lagi diminta Ibu (Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati) untuk di-review ke Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan," ujar dia di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis, 7 November 2019.

    Askolani mengatakan tinjauan itu sudah berjalan dan membuahkan hasil. Namun, itu akan dikoordinasikan lebih lanjut oleh Ditjen Perimbangan. "Itu akan menjadi bahan kebijakan ke depan untuk perbaikan."

    4. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan masih menunggu hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait dana desa yang mengalir ke desa siluman. Hal ini dikatakan Airlangga Hartarto saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta pada Jumat siang, 8 November 2019.

    Airlangga mengatakan, pihaknya tengah menunggu audit yang akan dilakukan BPK untuk menginvestigasi kemungkinan bocornya dana desa ke desa-desa fiktif. "Kami harus melihat hasil (audit) nanti. Karena kami memerlukan hasil audit BPK sebelum mengambil langkah-langkah," katanya.

    5. Wakil Presiden Ma'ruf Amin

    Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta penyelidikan kasus desa siluman terus dilanjutkan. Ma'ruf bahkan meminta laporan ini diperluas, untuk memastikan tak ada lagi desa fiktif serupa.

    Ma'ruf meminta agar laporan desa fiktif ini terus diperbaharui. Nantinya, penyelidikan tak hanya dilakukan terhadap desa fiktif itu, tapi pada potensi adanya desa fiktif lain. Dia juga menyayangkan adanya kasus ini. Ia mengatakan kejadian ini menunjukkan dana desa yang seharusnya dimanfaatkan untuk pembangunan masyarakat, tak tersalurkan seluruhnya. Apalagi dana itu berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    Ma'ruf pun berharap ke depannya pemeriksaan rutin terus dilakukan. "Terus ada secara periodik dilakukan pengecekan dana itu, (untuk memastikan) desa-desa masih ada nggak yang fiktif, siluman," kata dia mengenai dana desa dan desa siluman

    HALIDA BUNGA FISANDRA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tito Karnavian Anggap OTT Kepala Daerah Bukan Prestasi Hebat

    Tito Karnavian berkata bahwa tak sulit meringkus kepala daerah melalui OTT yang dilakukan Komisi Pemerantasan Korupsi. Wakil Ketua KPK bereaksi.