INFO NASIONAL — Pemerintah Indonesia melalui Kemnaker menghadiri sidang Governing Body (GB) International Labour Organization (ILO) di Jenewa, Swiss, 28 Oktober hingga 7 November 2019. Agenda sidang GB ILO sesi ke-337 itu didahului dengan Committe on Freedom of Association (CFA), yakni pengesahan hasil risalah GB ILO ke-336 dan mempersiapkan sidang ILO yang akan datang.
Staf Ahli Menaker Bidang Kebijakan Publik, Reyna Usman, selaku delegasi Indonesia mewakili Menaker Ida Fauziyah, mengatakan sidang GB sesi ke-337 diwarnai Police Development. Menurutnya, seluruh anggota ILO memiliki banyak persamaan dengan prioritas kebutuhan dunia kerja saat ini di negara masing-masing.
"Dalam kebijakan prioritas kebutuhan dunia kerja, penting melakukan dialog sosial usulan-usulan sektoral tentang multinational enterprises yang harus didiskusikan dengan unsur tripartit, " kata Reyna Usman melalui keterangan tertulisnya, Jumat, 8 November 2019.
Adapun hal-hal dan perkembangan Indonesia dalam pembentukan Indonesia Business and Disabilities, pemerintah Indonesia komitmen dalam peningkatan produktivitas usaha mikro, kecil dan menengah dalam perluasan kesempatan kerja. "Termasuk mendorong dan menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan antara pekerja/buruh dengan pengusaha di sektor kelapa sawit," katanya.
Reyna menambahkan pihaknya juga telah menyampaikan laporan hasil-hasil perkembangan dan langkah-langkah terkait komitmen Pemerintah RI terhadap tindak lanjut hasil Sidang Konferensi Perburuhan Internasional atau Internasional Labor Conference (ILC) ke-108 di Swiss, Juni lalu, tentang resolusi penghapusan kekerasan dan pelecehan di dunia kerja dan resolusi tentang deklarasi ILO untuk Future of Work.
Selain itu, capaian pemerintah yang dinilai sangat positif yakni implementasi pelaksanaan pertemuan regional ILO ke-16 untuk kawasan Asia Pasifik, pada 6-9 Desember 2016 lalu. Bahkan hasil pertemuan Bali Declaration itu, menjadi rujukan bagi pelaksanaan program dan kegiatan ILO dalam mewujudkan kerja layak di negara-negara kawasan Asia-Pasifik.
Reyna mengatakan sejauh ini ILO sering melibatkan Pemerintah RI dalam pembahasan penyusunan standar internasional kerja layak di berbagai sektor, yang selanjutnya menjadi rujukan penyusunan kebijakan tenaga kerja bagi di tingkat nasional masing-masing negara.
“Pelibatan tersebut merupakan pengakuan terhadap kuatnya komitmen dan peran Pemerintah RI terhadap terciptanya kerja layak, baik di tingkat nasional, regional, maupun global,“ ujar Reyna.
Dalam kesempatan sidang GB ILO tersebut, Reyna mengatakan Menaker Bangladesh juga sepakat bersama Indonesia mendukung Implementasi program aksi ILO mengenai Kerja Layak dirantai pasok Global.
"Di tengah-tengah sidang, kami sempat berdiskusi dengan Mentri Tenaga Kerja Guatemala terkait komitmen Pemerintah Indonesia dalam Future of Work," kata Reyna. (*)
