Desa Siluman Dibantah Menteri Desa, Begini Respons Istana

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Sekretaris Negara Pratikno saat perkenalan Menteri Kabinet Indonesia Maju di Veranda Istana Negara, Jakarta, Rabu, 23 Oktober 2019. TEMPO/Subekti

    Menteri Sekretaris Negara Pratikno saat perkenalan Menteri Kabinet Indonesia Maju di Veranda Istana Negara, Jakarta, Rabu, 23 Oktober 2019. TEMPO/Subekti

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Sekretaris Negara Pratikno menanggapi bantahan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar soal keberadaan desa fiktif atau desa siluman. "Biarkan dululah Pak Mendagri bekerja," kata Pratikno di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat, 8 November 2019.

    Pratikno mengatakan bahwa Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sudah memerintahkan tim untuk menelusuri keberadaan desa fiktif. "Pak Tito sudah memberikan pernyataan bahwa sudah memerintahkan tim untuk melihat di lapangan."

    Keberadaan desa fiktif sebelumnya diungkap Menteri Keuangan Sri Mulyani. Ia mengatakan akan melakukan investigasi tentang laporan desa tak berpenduduk, namun mendapat kucuran dana desa sebesar Rp 1 miliar. Dia mengatakan mendengar kabar ini usai mengikuti rapat perdana kabinet.

    Desa yang fiktif tersebut muncul diduga sebagai modus supaya bisa mendapat bagian dan memanfaatkan dana desa. Menurut Sri Mulyani, ini bisa muncul sejalan tugas ajek pemerintah yang hanya menyalurkan dana desa ke kepala desa tanpa peninjauan lebih ketat.

    Abdul Halim pun membantah adanya desa fiktif yang menerima kucuran dana desa. "Harus kita samakan dulu persepsi pemahaman fiktif itu apa. Karena kalau yang dimaksud fiktif itu sesuatu yang enggak ada kemudian dikucuri dana, dan dana enggak bisa dipertanggungjawabkan. Itu (desa fiktif) enggak ada," ujar Abdul di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, hari ini.

    Abdul mengatakan bahwa dana desa selalu dievaluasi setiap dua kali dalam setahun. Penyaluran dana desa dilakukan secara bertahap, yaitu 20 persen pada tahap pertama, dan 40 persen masing-masing pada tahap kedua dan ketiga. Menurut Abdul, dana tersebut tidak akan cair jika suatu desa tidak memenuhi persyaratan. "Tidak akan turun itu kalau laporan enggak selesai," katanya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tito Karnavian Anggap OTT Kepala Daerah Bukan Prestasi Hebat

    Tito Karnavian berkata bahwa tak sulit meringkus kepala daerah melalui OTT yang dilakukan Komisi Pemerantasan Korupsi. Wakil Ketua KPK bereaksi.