Ma'ruf Amin Sebut Isu Khilafah Jadi Tantangan Bangsa Indonesia

Reporter:
Editor:

Purwanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Presiden Ma'ruf Amin (kanan) memeluk Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (tengah) saat menghadiri acara penyerahan memori jabatan Wakil Presiden di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Senin, 21 Oktober 2019. Wakil Presiden Ma'ruf Amin menerima memori jabatan Wakil Presiden dari mantan Wapres Jusuf Kalla sebagai tanda keberlanjutan tugas-tugas Wakil Presiden. ANTARA

    Wakil Presiden Ma'ruf Amin (kanan) memeluk Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (tengah) saat menghadiri acara penyerahan memori jabatan Wakil Presiden di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Senin, 21 Oktober 2019. Wakil Presiden Ma'ruf Amin menerima memori jabatan Wakil Presiden dari mantan Wapres Jusuf Kalla sebagai tanda keberlanjutan tugas-tugas Wakil Presiden. ANTARA

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden, Ma'ruf Amin, mengatakan isu tentang penerapan sistem kepemimpinan dengan menerapkan hukum Islam dan mengembangkan dakwah, atau disebut khilafah, menjadi tantangan bagi bangsa Indonesia saat ini.

    "Yang menjadi tantangan kita sekarang itu juga isu khilafah, karena dikaitkan pemahaman bahwa khilafah itu adalah identik dengan Islam. Khilafah itu Islami, tapi tidak berarti Islami adalah khilafah," kata dia, saat menyampaikan pidato kunci pada Seminar Sekolah Peserta Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi Kepolisian Indonesia Pendidikan Reguler ke-28 Tahun 2019 di The Dharmawangsa, Jakarta, Jumat.

    Ia menjelaskan bahwa sistem kepemimpinan khilafah tidak bisa diterapkan di suatu negara yang sudah memiliki kesepakatan bentuk pemerintahan.

    Meskipun bersifat Islami, sistem kepemimpinan khilafah tidak akan bisa diterima di Indonesia karena sudah ada kesepakatan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah harga mati, jelasnya.

    "Jadi khilafah itu tertolak di Indonesia, memang tidak bisa masuk. Bukan karena (khilafah) itu islami atau tidak islami, tetapi karena itu menyalahi kesepakatan nasional. Kita, Indonesia, itu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau itu jadi khilafah, maka tidak jadi NKRI, tapi Negara Kesatuan Khilafah Indonesia," katanya.

    Ia melanjutkan, khilafah juga tidak bisa asal diterapkan di negara-negara Islam, di antaranya Arab Saudi, Yordania, Kuwait, dan Qatar, karena negara-negara tersebut juga telah memiliki kesepakatan nasional yakni menerapkan negara republik.

    "Bagi umat Islam, kesepakatan itu harus dihormati. Jadi akan sama saja, membawa khilafah di Saudi Arab pasti akan juga tertolak karena di sana sistem yang disepakati adalah sistem kerajaan," katanya.

    Oleh karena itu, kelompok-kelompok yang menyerukan penerapan sistem kepemimpinan khilafah tidak perlu memaksakan kehendak agar sistem tersebut berlaku di Indonesia. Secara otomatis, khilafah akan tertolak karena sudah ada kesepakatan sistem pemerintahan republik.

    "Jadi sebenarnya tidak perlu 'metenteng-metenteng' (ngotot) begitu seperti perang Bharatayudha. Secara proporsional saja sudah jelas bahwa khilafah tertolak di Indonesia, karena kita Indonesia, NKRI," ujarnya.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tito Karnavian Anggap OTT Kepala Daerah Bukan Prestasi Hebat

    Tito Karnavian berkata bahwa tak sulit meringkus kepala daerah melalui OTT yang dilakukan Komisi Pemerantasan Korupsi. Wakil Ketua KPK bereaksi.