Jaksa Agung: Kasus Hak Asasi Manusia Dibahas Lebih Lanjut di DPR

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • ST Burhanuddin diperkenalkan Presiden Joko Widodo sebagai Jaksa Agung saat pengumuman jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju di tangga beranda Istana Merdeka, Jakarta, Rabu 23 Oktober 2019. TEMPO/Subekti.

    ST Burhanuddin diperkenalkan Presiden Joko Widodo sebagai Jaksa Agung saat pengumuman jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju di tangga beranda Istana Merdeka, Jakarta, Rabu 23 Oktober 2019. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Jakarta - Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan akan ada pembahasan lanjutan mengenai penuntasan pelanggaran hak asasi manusia berat masa lalu dengan DPR. Pembahasan lanjutan akan dilakukan pada rapat dengar pendapat (RDP) yang akan datang.

    Selain dengan DPR, rapat juga akan diikuti Komisi Nasional HAM. "Tunggu saja, kami akan RDP dengan DPR, kemudian Komnas HAM, kemudian Kejaksaan Agung kita akan bicarakan masalah itu," kata Burhanuddin saat berkunjung ke Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat, 8 November 2019.

    Ia enggan menjelaskan lebih lanjut mengenai materi pembahasan lanjutan itu. "Saya tidak akan buka dulu, nanti ada bahan-bahan yang akan disampaikan di sana," kata Burhanuddin.

    Sebelumnya, dalam Rapat Kerja dengan Komisi Hukum DPR, Burhan menyebutkan hambatan mengenai penuntasan HAM berat masa lalu. Untuk kasus yang terjadi sebelum 2000 misalnya, ia mengatakan pihaknya kesulitan mendapatkan alat bukti.

    Selain itu, penuntasan sejumlah kasus hak asasi manusia , kata dia, juga terhambat rekomendasi DPR. Ia mencontohkan peristiwa Semanggi I dan II. DPR periode 1999-2004 merekomendasikan peristiwa itu tidak masuk dalam pelanggaran berat HAM. Rekomendasi itu berbeda dengan hasil penyelidikan KPP HAM Tragedi Trisakti, Semanggi I, dan II.

    Komisioner Komnas HAM Choirul Anam menganggap dalih Jaksa Agung bak lagu lama yang diulang. Alasan yang disampaikan sudah berulang kali dipakai oleh jaksa agung sebelumnya, M. Prasetyo. "Seperti lagu lama diputar berulang kali, hanya mengganti penyanyinya saja," kata Anam.

    Anam menilai pernyataan Burhan menunjukkan Presiden Joko Widodo atau Jokowi berkomitmen rendah dalam penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia berat.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.