ICJR Minta Polri Tidak Proses Laporan terhadap Novel Baswedan

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Penyidik KPK Novel Baswedan dijenguk kerabat saat dirawat di sebuah RS. Laporan medis Novel Baswedan dari Klinik Eye & Retina Surgeons, Singapura, pada 26 Mei 2017 menegaskan ada luka bakar ringan sampai sedang akibat zat kimia pada wajah dan kelopak mata yang telah dirawat. Istimewa

    Penyidik KPK Novel Baswedan dijenguk kerabat saat dirawat di sebuah RS. Laporan medis Novel Baswedan dari Klinik Eye & Retina Surgeons, Singapura, pada 26 Mei 2017 menegaskan ada luka bakar ringan sampai sedang akibat zat kimia pada wajah dan kelopak mata yang telah dirawat. Istimewa

    TEMPO.CO, Jakarta - Institute of Criminal Justice Reform (ICJR) meminta Polri tidak menindaklanjuti laporan politikus PDIP Dewi Ambarwati Tanjung terhadap penyidik KPK Novel Baswedan. Pasal 10 UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan bahwa korban tidak dapat dituntut secara pidana atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya. 

    Pasal yang sama menyebutkan bahwa tuntutan hukum terhadap korban terkait kasus yang sedang diproses wajib ditunda hingga kasus yang dialami korban telah diputus pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap. "Tuntutan hukum dalam hal ini jelas harus dimaknai mulai dari proses penyelidikan dan penyidikan, termasuk pemanggilan terlapor yang juga korban tindak pidana," ujar Anggara.

    ICJR mengingatkan pihak kepolisian bahwa Presiden Joko Widodo telah memberikan tenggat waktu baru kepada Kepala Kepolisian RI Jenderal Idham Azis untuk mengusut kasus Novel Baswedan sampai awal Desember 2019.

    ICJR menilai Kepolisian Daerah Metro Jaya yang bergerak cepat menindaklanjuti laporan terhadap Novel yang dilakukan politikus PDIP Dewi Tanjung merupakan ancaman bagi Novel Baswedan sebagai korban dalam tindak pidana. Oleh karena itu, ICJR meminta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) segera menangani dan memberikan perlindungan kepada Novel Baswedan.

    "Berdasarkan Pasal 29 ayat (2) UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, disebutkan bahwa LPSK dapat memberikan perlindungan tanpa diajukan permohonan," kata Direktur Eksekutif ICJR, Anggara, melalui keterangan tertulis, pada Jumat, 8 November 2019. 

    Menurut ICJR, perlindungan kepada Novel Baswedan harus segera dilakukan sebab laporan Dewi Tanjung dapat dikategorikan sebagai ancaman kepada saksi/korban sebagaimana diatur dalam Pasal 1 huruf angka (6) UU Perlindungan Saksi dan Korban.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tito Karnavian Anggap OTT Kepala Daerah Bukan Prestasi Hebat

    Tito Karnavian berkata bahwa tak sulit meringkus kepala daerah melalui OTT yang dilakukan Komisi Pemerantasan Korupsi. Wakil Ketua KPK bereaksi.