Gubernur Ganjar Pranowo Haramkan RS Milik Pemprov Tolak Pasien

Reporter:
Editor:

Purwanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah petugas melakukan penanganan medis terhadap pasien yang dievakuasi di pelataran parkir, akibat gempa 6,9 SR, di RSUD Banyumas, Jateng, 16 Desember 2017. Sebanyak 53 pasien terpaksa diavakuasi di pelataran parkir, akibat gempa 6,9 SR pada Jumat (15/12) malam, yang mengakibatkan sejumlah bangunan di RSUD Banyumas mengalami kerusakan. ANTARA FOTO/Idhad Zakaria

    Sejumlah petugas melakukan penanganan medis terhadap pasien yang dievakuasi di pelataran parkir, akibat gempa 6,9 SR, di RSUD Banyumas, Jateng, 16 Desember 2017. Sebanyak 53 pasien terpaksa diavakuasi di pelataran parkir, akibat gempa 6,9 SR pada Jumat (15/12) malam, yang mengakibatkan sejumlah bangunan di RSUD Banyumas mengalami kerusakan. ANTARA FOTO/Idhad Zakaria

    TEMPO.CO, Jakarta -Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ganjar Pranowo mengharamkan tujuh rumah sakit milik Pemerintah Provinsi Jateng jika terbukti menolak pasien yang datang untuk berobat.

    "Rumah sakit provinsi saya haramkan menolak pasien, apapun kondisinya, semiskin apapun, negara harus bertanggung jawab," katanya di Semarang, Jumat.

    Ganjar berharap keberadaan rumah sakit di bawah kewenangan Pemprov Jateng benar-benar dirasakan manfaatnya oleh semua lapisan masyarakat.

    Selain itu, pihak rumah sakit juga harus bisa menggerakkan masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat.

    "Minimal cuci tangan sebelum makan. Berikutnya menjaga lingkungan agar tetap bersih, terutama soal sampah. Ini 'problem' sangat serius," ujarnya.


    Ia juga meminta agar sistem pelayanan di bidang kesehatan yang diberikan kepada masyarakat, terus diperbaiki.

    Mantan anggota DPR RI itu menginstruksikan agar administrasi kesehatan tidak berbelit dan menyulitkan masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan.

    "Saya juga minta Dinas Kesehatan agar prosedur pelayanan kesehatan kepada masyarakat bisa disederhanakan," kata politikus PDI Perjuangan itu.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Aturan Skuter Listrik Pasca Insiden GrabWheels Belum Ada Rujukan

    Pemerintah Provinsi DKI berencana mengeluarkan aturan soal skuter listrik setelah insiden dua pengguna layanan GrabWheels tewas tertabrak.