Saran Setara kepada Idham Azis untuk Penanganan Radikalisme ASN

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kepala Kepolisian RI Jenderal Idham Azis di Mako Brimob Polri, Kelapa Dua, Depok pada Rabu, 6 November 2019. TEMPO/Andita Rahma

    Kepala Kepolisian RI Jenderal Idham Azis di Mako Brimob Polri, Kelapa Dua, Depok pada Rabu, 6 November 2019. TEMPO/Andita Rahma

    TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Riset SETARA Institute Halili mengingatkan Idham Azis yang akan segera menggantikan Tito Karnavian sebagai Kepala Kepolisian untuk memprioritaskan penanganan isu radikalisme internal Aparatur Sipil Negara (ASN), terutama di lingkungan kepolisian. Menurut dia, jika Kapolri gagal memitigasi internal soal radikalisme, kecemasan masyarakat akan lebih besar. “Nah, mereka ini terpapar karena sering bekerja di lapangan," kata Halili di Jakarta, Kamis 7 November 2019.

    Penelitian SETARA Institute menemukan fakta bahwa ASN dapat mudah terpapar radikalisme. Halili mencontohkan isu radikalisme yang sampai pada aparatur hukum dengan adanya kasus penangkapan seorang brigadir berinisial K karena terpapar ideologi terorisme. Begitu pun Bripda NOS dari Polda Maluku Utara yang hampir meledakkan diri.

    Wakil Ketua SETARA Institute Bonar Tigor Naipospos menghimbau adanya cek rekam jejak ASN sebelum menjabat. Hal ini memang seharusnya dilakukan dengan mengacu pada UU pasal 2 tahun 2002 tentang ASN yang tunduk pada ideologi Pancasila. "Harus cek rekam jejak dan audit ideologi termasuk koneksi setelah dia ASN, lingkungan interaksi dia harus terbuka."  Akun media sosial pun harus diketahui atasan supaya bisa dipantau

    Bonar juga mengingatkan agar Kapolri menggunakan pendekatan yang tepat ketika dihadapkan dengan kasus radikalisme karena demokrasi harus berdiri tanpa kekerasan. "Kita tidak bisa memberikan privileges untuk mengambil tindakan anti demokrasi dengan kekerasan dalam menagani ancaman. Polisi harus melakukan pendekatan sipil."

    NINDYA ASTUTI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Aturan Skuter Listrik Pasca Insiden GrabWheels Belum Ada Rujukan

    Pemerintah Provinsi DKI berencana mengeluarkan aturan soal skuter listrik setelah insiden dua pengguna layanan GrabWheels tewas tertabrak.