Gerindra Usulkan Fachrul Razi Buat Aturan ASN Dilarang Bercadar

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Agama Fachrul Razi saat rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan pada Kamis, 7 November 2019. Dok. Istimewa

    Menteri Agama Fachrul Razi saat rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan pada Kamis, 7 November 2019. Dok. Istimewa

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VIII DPR dari Fraksi Gerindra, Muklas Sidik mengusulkan agar Menteri Agama Fachrul Razi tegas saja mengeluarkan aturan yang melarang aparatur sipil negara (ASN) mengenakan cadar dan celana cingkrang.

    Muklas mengatakan hal itu untuk menghindari salah tafsir bahwa Fachrul melarang masyarakat umum mengenakan cadar. Padahal, Fachrul hanya meminta ASN mematuhi aturan untuk mengenakan seragam sesuai aturan masing-masing institusi.

    "Padahal berpakaian itu kan ada maqomnya. Maka, bapak tidak usah ragu-ragu kalau mau membuat kebijakan. Kalau ke kantor enggak boleh pakai cadar dan celana cingkrang, selesai. Kalau enggak, ya, jangan jadi ASN dong," ujar Muklas di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis, 7 November 2019.

    Terkait usulan itu, Fachrul mengatakan bahwa setiap institusi telah memiliki aturan masing-masing. "Saya kira, kalau aturan kepegawaian, sudah semestinya dipatuhi oleh seluruh aparatur, termasuk soal seragam. Nah, ini yang diwacanakan akan diterbitkan,” ujar Fachrul di lokasi yang sama.

    Fachrul menyatakan bahwa dirinya tidak pernah melarang orang-orang memakai cadar dan celana cingkrang dalam kehidupan bermasyarakat. Bahkan, ujar Fachrul, dirinya juga kerap memakai cingkrang saat ke masjid.

    Dalam kehidupan sehari-hari, ujar Fachrul, semua orang bebas berpakaian. Namun, ujar dia, ASN tentu memiliki aturan yang berbeda sesuai dengan ketentuan institusi masing-masing. "Jadi, mohon itu digarisbawahi, saya tidak pernah melarang. Apa juga kewenangan saya melarang itu?," ujar Fachrul Razi.

    Terkait cadar, ujar Fachrul, juga sama halnya. "Silakan pakai, saya tidak pernah melarang. Tapi, bagaimana keputusan instansi, itu urusan masing-masing," ujar Fachrul.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tito Karnavian Anggap OTT Kepala Daerah Bukan Prestasi Hebat

    Tito Karnavian berkata bahwa tak sulit meringkus kepala daerah melalui OTT yang dilakukan Komisi Pemerantasan Korupsi. Wakil Ketua KPK bereaksi.