Birokrasi Kekinian Gubernur Jawa Tengah

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo saat menerima penghargaan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo dalam acara Penyampaian Hasil Evaluasi Pelayanan Publik Pemerintah Daerah Wilayah III tahun 2019 di Jakarta pada Selasa, 5 November 2019.

    Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo saat menerima penghargaan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo dalam acara Penyampaian Hasil Evaluasi Pelayanan Publik Pemerintah Daerah Wilayah III tahun 2019 di Jakarta pada Selasa, 5 November 2019.

    INFO NASIONAL — Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, mengatakan di era teknologi saat ini, penetrasi Internet membuat masyarakat makin familier dengan media sosial. Oleh karena itu, pemerintahan harus menjalankan birokrasi kekinian. “Birokrasi mesti masuk ruang (media sosial) ini dan memanfaatkan perilaku masyarakat berdigital ria,” ujarnya dalam acara Penyampaian Hasil Evaluasi Pelayanan Publik Pemerintah Daerah Wilayah III tahun 2019 yang digelar Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB).

    Saat ini, ujar Ganjar, semua orang ingin mendapatkan kemudahan dalam pelayanan publik. “Bertemu secara virtual adalah bagian dari kemudahan itu. Ini sebagai bagian dari bertemunya masyarakat dengan pemerintah, antara yang dilayani dengan yang melayani,” katanya. 

    Ganjar mengatakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendorong seluruh aparatnya untuk mengoptimalkan dunia digital. Koordinasi dengan berbagai level, termasuk jejaring hingga tingkat kabupaten atau kota dalam pelayanan terhadap masyarakat. Bahkan rapat-rapat bisa digelar secara online. Informasi dari masyarakat menjadi cepat untuk ditindaklanjuti. “Hitungannya bukan lagi hari, tapi jam,” kata Ganjar.

    “Kami menggunakan media sosial secara sehat dan sesuai pada fungsinya,” ujarnya menambahkan, usai menerima penghargaan Kepala Daerah Pembina Pelayanan Publik Kategori Sangat Baik. Selain Jawa Tengah, Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta dan beberapa bupati serta wali kota wilayah III juga menerima penghargaan tersebut. 

    Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada 2018 menempatkan Provinsi Jawa Tengah di urutan pertama dengan skor tertinggi, yaitu 78,26. 

    Terkait dengan akses digital, Ganjar memasang target untuk enam bulan ke depan. Pemprov Jawa Tengah akan mendorong setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk dapat menerapkan e-office secara bertahap. OPD juga akan membangun sistem informasi, agar masyarakat dapat memonitor ajuan, usulan, atau keluhan secara real time melalui media elektronik. (*)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tito Karnavian Anggap OTT Kepala Daerah Bukan Prestasi Hebat

    Tito Karnavian berkata bahwa tak sulit meringkus kepala daerah melalui OTT yang dilakukan Komisi Pemerantasan Korupsi. Wakil Ketua KPK bereaksi.