Kasus Program Sapi Bunting, Jaksa Periksa Bupati dan Sekda Blora

Reporter:
Editor:

Kukuh S. Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pekerja memberi makan sapi di lokasi pemotongan hewan di Kampung Sawah, Ciputat, Tangerang Selatan, 28 Agustus 2015. Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Darmin Nasution mengatakan, kurangnya populasi sapi membuat pemerintah berencana mendatangkan sapi indukan dari luar negeri. Agar dapat memenuhi kebutuhan sapi nasional yang hingga kini angka polulasinya terus menurun. TEMPO/Aditia Noviansyah

    Pekerja memberi makan sapi di lokasi pemotongan hewan di Kampung Sawah, Ciputat, Tangerang Selatan, 28 Agustus 2015. Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Darmin Nasution mengatakan, kurangnya populasi sapi membuat pemerintah berencana mendatangkan sapi indukan dari luar negeri. Agar dapat memenuhi kebutuhan sapi nasional yang hingga kini angka polulasinya terus menurun. TEMPO/Aditia Noviansyah

    TEMPO.CO, Semarang-Bupati Blora Djoko Nugroho dan Sekretaris Daerah Blora Komang Gede Irawadi diperiksa Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Rabu 6 November 2019. Mereka dimintai keterangan terkait kasus dugaan korupsi program Upaya Khusus Sapi Indukan Wajib Bunting (Upsus Siwab).

    Djoko menjalani pemeriksaan mulai pukul 09.00 WIB dan selesai tiga jam kemudian. Seusai diperiksa, Djoko sempat melayani pertanyaan wartawan. "Banyak pertanyaan yang diberikan. Ada sebelas atau berapa tadi," ujar Djoko.

    Ia mengaku tidak mengetahui praktik korupsi yang telah menyeret dua nama menjadi tersangka tersebut. "Kita patuh hukum. Itu dana APBN yang yang digulirkan provinsi ke kita," katanya.

    Adapun Komang Gede Irawadi keluar melalui pintu berbeda setelah menjalani pemeriksaan. Ia enggan bertemu awak media.

    Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Jawa Tengah Ketut Sumedana mengatakan sebanyak 65 saksi telah diperiksa dalam perkara ini. "Untuk Sekda sekitar 20-an pertanyaan. Ternyata Sekda baru, sejak 2018," ucapnya.

    Perkara dugaan korupsi program sapi bunting itu terjadi pada 2017. Total kerugian negara ditaksir mencapai Rp 2 miliar dari dana APBN Rp 7 miliar yang dikucurkan. Pemotongan dilakukan Unit Pelaksana Teknis dan diberikan ke Dinas Peternakan Blora.

    Dua pejabat telah ditetapkan menjadi tersangka atas perkara ini, yaitu mantan Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blora, Wahyu Agustini dan mantan Sekretaris Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blora, Karsimin.

    JAMAL A. NASHR (SEMARANG)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Perbedaan Pilkada Langsung, Melalui DPRD, dan Asimetris

    Tito Karnavian tengah mengkaji sejumlah pilihan seperti sistem pilkada asimetris merupakan satu dari tiga opsi yang mungkin diterapkan pada 2020.